KUBU RAYA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai meningkat memasuki puncak musim kemarau mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan seluruh unsur penanganan bencana harus berada dalam kondisi siaga penuh agar setiap titik api dapat ditangani sejak dini sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Penegasan tersebut disampaikan Krisantus saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto, di Posko Utama Karhutla Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis malam (6/8/2026).
Dalam paparannya, Krisantus mengungkapkan bahwa periode Juli hingga Oktober merupakan masa paling rawan terjadinya karhutla di Kalimantan Barat, dengan puncak kerawanan diperkirakan berlangsung sepanjang Agustus. Kondisi tersebut mulai terlihat dari meningkatnya jumlah hotspot di sejumlah daerah, terutama di Kabupaten Ketapang.
“Setiap titik panas harus segera direspons. Jangan sampai api yang masih kecil berkembang menjadi kebakaran besar yang semakin sulit dikendalikan,” tegasnya.
Menurut Krisantus, karakteristik wilayah Kalimantan Barat yang didominasi hutan dan lahan gambut membuat penanganan karhutla memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
Api di lahan gambut tidak hanya membakar permukaan, tetapi juga merambat di bawah tanah sehingga sulit dipadamkan dan berpotensi menimbulkan kabut asap dalam waktu lama.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh unsur Satgas Karhutla memperkuat langkah mitigasi melalui patroli terpadu, pemantauan hotspot secara intensif, deteksi dini, hingga pemadaman cepat di lokasi-lokasi rawan.
Selain mengandalkan personel di lapangan, operasi penanggulangan juga diperkuat melalui dukungan udara agar proses pemadaman dapat dilakukan secara lebih efektif, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau.
Meski berbagai langkah telah dilakukan, Krisantus mengingatkan bahwa cuaca kering yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa pekan ke depan membuat risiko munculnya titik api baru tetap tinggi.
Karena itu, ia berharap dukungan pemerintah pusat terus diperkuat, terutama melalui pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), penambahan armada dan peralatan pemadaman, serta pemenuhan kebutuhan sumber air untuk operasi darurat.
“Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama agar Kalimantan Barat mampu melewati musim kemarau tanpa bencana asap yang meluas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNPB RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto, menegaskan bahwa seluruh daerah harus melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau.
Ia mengingatkan pengalaman Kalimantan Barat pada tahun-tahun sebelumnya yang pernah mengalami karhutla besar hingga menimbulkan korban jiwa. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh terulang sehingga setiap peningkatan hotspot harus segera ditindaklanjuti dengan aksi cepat di lapangan.
“Jangan memberi kesempatan api berkembang. Semua unsur harus bergerak cepat begitu terdeteksi adanya titik panas,” tegas Suharyanto.
BNPB juga menginstruksikan optimalisasi operasi udara melalui water bombing, peningkatan kesiapan armada penerbangan, serta penguatan kapasitas personel agar penanganan kebakaran di kawasan gambut dapat berlangsung lebih efektif.
Berdasarkan laporan BMKG Kalimantan Barat, dalam enam minggu ke depan peluang terbentuknya awan hujan masih sangat rendah sehingga potensi kekeringan diperkirakan terus berlanjut.
Kondisi ini menjadi peringatan bagi seluruh pemerintah daerah, instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan melalui patroli rutin, deteksi dini, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum terhadap praktik pembakaran lahan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kalimantan Barat, jajaran TNI dan Polri, Manggala Agni, BMKG, BPBD, serta pimpinan instansi vertikal sebagai bentuk penguatan koordinasi menghadapi ancaman karhutla selama musim kemarau.
Melalui kesiapsiagaan yang terintegrasi dan respons cepat seluruh pihak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap potensi karhutla dapat dikendalikan sejak awal sehingga dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi dapat diminimalkan.
Discussion about this post