PONTIANAK – Petani kelapa sawit di Kalimantan Barat kembali menjadi pihak yang paling terdampak ketika harga tandan buah segar (TBS) anjlok tajam dalam beberapa pekan terakhir.
Di tengah biaya pupuk, panen, angkut, dan bahan bakar yang terus naik, harga sawit di tingkat petani justru merosot hingga lebih dari Rp1.000 per kilogram, menggerus pendapatan dan mengancam keberlanjutan usaha perkebunan rakyat.
Di Kabupaten Bengkayang, harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.340 per kilogram kini turun hingga sekitar Rp2.330 per kilogram di tingkat petani.
Penurunan drastis ini memicu keresahan karena terjadi saat biaya produksi terus membengkak dan tidak diimbangi dengan harga jual yang layak.
“Pendapatan petani sekarang sudah tidak mampu menutupi biaya operasional kebun. Harga yang kami terima jauh di bawah beban biaya yang harus dikeluarkan,” kata Wardi, petani sawit di Bengkayang, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) masih membeli TBS pada kisaran Rp2.690 hingga Rp2.710 per kilogram. Namun setelah dipotong biaya panen dan pengangkutan, harga bersih yang diterima petani jauh lebih rendah.
Biaya panen saat ini berkisar Rp300 hingga Rp500 per kilogram, sementara biaya lansir atau pengangkutan buah dari kebun mencapai Rp200 hingga Rp300 per kilogram. Belum termasuk biaya pupuk, pestisida, dan BBM yang terus mengalami kenaikan.
“Kalau dihitung, biaya panen dan angkut saja sudah besar. Belum pupuk dan kebutuhan kebun lainnya. Akhirnya hasil penjualan sawit hanya cukup untuk menutup sebagian biaya operasional,” ujarnya.
Anjloknya harga sawit di tingkat petani terjadi bersamaan dengan menguatnya wacana kebijakan ekspor satu pintu komoditas sawit dan turunannya melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Di lapangan, muncul kekhawatiran bahwa ketidakpastian kebijakan tersebut telah memicu reaksi pasar yang berujung pada penurunan harga pembelian TBS.
Pemerintah Provinsi Kalbar sendiri mengakui telah mencermati gejolak tersebut. Dalam surat resmi yang diterbitkan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalbar, Ignatius, pemerintah menyoroti adanya penurunan harga pembelian TBS di tingkat PKS yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi daerah.
Sebagai langkah pengawasan, pemerintah meminta dinas perkebunan kabupaten dan kota memperketat pemantauan serta memastikan perusahaan membeli TBS pekebun mitra sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Perusahaan perkebunan juga diminta melaporkan harga pembelian TBS nonmitra secara berkala.
Namun langkah itu dinilai belum menjawab akar persoalan.
Anggota DPRD Kalbar, Agus Sudarmansyah, menegaskan masalah utama bukan pada mekanisme penetapan harga, melainkan dugaan adanya pembelian TBS di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.
“Persoalannya sekarang bukan di penetapan harga, tetapi PKS membeli sawit petani di bawah harga yang sudah ditetapkan. Ini yang harus ditelusuri,” kata Agus.
Ia meminta pemerintah pusat segera memberikan penjelasan terkait gejolak harga yang terjadi. Menurutnya, jika wacana ekspor satu pintu memang memengaruhi rantai perdagangan sawit nasional, maka pemerintah harus memberikan kepastian agar tidak muncul spekulasi yang merugikan petani.
“Jangan sampai ketika harga TBS anjlok, yang disalahkan hanya pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga harus bertanggung jawab mencari solusi dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.
Kritik lebih keras disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Suib. Ia menilai anjloknya harga sawit menjadi bukti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha di sektor perkebunan.
“Ini membuktikan pemerintah kecolongan. Belum ada kebijakan yang benar-benar berjalan, tetapi harga sudah lebih dulu jatuh. Artinya pemerintah tidak mampu mengendalikan pelaku usaha yang bermain di sektor ini,” ujarnya.
Menurut Suib, jika harga yang telah ditetapkan pemerintah dapat diabaikan begitu saja oleh perusahaan, maka terdapat persoalan serius dalam penegakan regulasi dan pengawasan pasar.
Ia mendesak pemerintah mengusut pihak-pihak yang diduga memainkan harga di tengah ketidakpastian kebijakan.
“Jangan sampai ada mafia sawit atau cukong sawit yang mengatur harga sesuka hati sementara petani menjadi korban,” kata Suib.
Di tengah silang pendapat mengenai penyebab anjloknya harga sawit, beban terbesar tetap ditanggung petani. Saat harga kebutuhan pokok, pupuk, dan biaya tenaga kerja terus meningkat, harga hasil panen justru terjun bebas. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa intervensi yang tegas, petani sawit rakyat berisiko menjadi korban pertama dari ketidakpastian tata niaga sawit nasional.
Discussion about this post