KUBU RAYA – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., menegaskan pentingnya penguatan kebijakan dana transfer ke daerah sebagai instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Barat. Hal itu disampaikannya saat menyambut kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Bandara Internasional Supadio, Rabu (15/7/2026).
Kunjungan yang dipimpin Ketua Tim Banggar DPR RI, H. Syarief Abdullah Alkadrie, S.H., M.H., tersebut menjadi bagian dari agenda penjaringan aspirasi daerah terkait kebijakan penerimaan negara dan pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Turut hadir dalam rombongan Anggota Banggar DPR RI, Dr. (H.C.) Drs. Cornelis, M.H., yang pernah menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat periode 2008–2018.
Usai penyambutan di bandara, rombongan melanjutkan agenda ke Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat untuk berdialog bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan para pemangku kepentingan mengenai berbagai isu strategis pembangunan daerah.
Harisson menilai kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyampaikan secara langsung berbagai tantangan pembangunan yang masih membutuhkan dukungan fiskal dari pemerintah pusat.
“Kunjungan ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan berbagai kondisi riil di daerah. Kami berharap komunikasi yang terjalin semakin kuat sehingga kebutuhan pembangunan di Kalbar dapat menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan APBN,” ujarnya.
Menurut Harisson, dana transfer dari pemerintah pusat memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pelaksanaan berbagai program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, luas wilayah Kalimantan Barat dan karakteristik geografis yang beragam menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan. Karena itu, kebijakan transfer ke daerah yang proporsional dan tepat sasaran dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat pembangunan di seluruh wilayah.
“Kalimantan Barat memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakteristik dan tantangan pembangunan yang beragam. Karena itu, dukungan dana transfer yang tepat sasaran sangat diperlukan agar pemerataan pembangunan dapat terus berjalan dan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat,” jelasnya.
Harisson berharap kunjungan kerja Banggar DPR RI mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
“Kami optimistis berbagai masukan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran nasional. Harapannya, alokasi dana transfer ke daerah ke depan semakin efektif, berkeadilan, dan mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya.
Melalui kunjungan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap komunikasi yang terbangun dengan Badan Anggaran DPR RI dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang semakin berpihak pada daerah, sehingga pembangunan dapat berlangsung lebih merata dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Discussion about this post