MEMPAWAH – Perang melawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat mendapat tambahan kekuatan. Kapal kenegaraan Jepang, JS Kunisaki, tiba membawa personel dan peralatan pendukung dalam misi kemanusiaan Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) untuk membantu Indonesia menangani karhutla.
Kapal tersebut membawa tiga unit helikopter berat CH-47 Chinook yang akan diperbantukan dalam operasi pemadaman udara (water bombing), sekaligus mendukung pengangkutan logistik ke kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Kedatangan JS Kunisaki disambut langsung Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, didampingi Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) XII/Lantamal XII, Laksda TNI Sawa, S.E., M.M., CIQaR.
Krisantus menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang yang telah mengirimkan kapal, personel, dan peralatan untuk membantu penanganan karhutla di Kalbar.
“Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang sudah mengirimkan kapal, personel dan peralatan untuk membantu Indonesia, secara khusus Kalimantan Barat, dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Krisantus.
Bantuan tersebut dinilai sangat berarti mengingat JS Kunisaki harus menempuh perjalanan laut selama 11 hari sebelum tiba di Kalimantan Barat.
“Ini suatu pengorbanan dan bantuan yang sungguh luar biasa. Mereka berlayar selama 11 hari sampai ke sini,” katanya.
Gambut Jadi Tantangan Utama
Menurut Krisantus, tantangan penanganan karhutla di Kalimantan Barat bukan hanya luasnya wilayah yang terbakar. Karakteristik lahan gambut membuat proses pemadaman jauh lebih sulit.
Api di lahan gambut dapat merambat dan bertahan di bawah permukaan tanah. Kondisi tersebut membuat kobaran api terkadang tidak terlihat dari permukaan, meski pembakaran masih terus berlangsung.
“Untuk memadamkan api, kondisi lahan di sini sangat berbeda dengan Jepang. Api tidak mudah padam karena banyak lahan gambut. Api bisa menjalar dari bawah dan sulit dipandang dengan mata,” jelasnya.
Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan personel yang tangguh sekaligus peralatan dengan kemampuan yang memadai. Kehadiran tiga helikopter CH-47 Chinook diharapkan dapat memperkuat operasi pemadaman, terutama untuk menjangkau kawasan yang sulit ditembus melalui jalur darat.
“Diperlukan kegigihan dan ketangguhan untuk bisa memadamkan api yang merayap di bawah lahan gambut. Ini bukan pekerjaan yang mudah,” tegas Krisantus.
Tantangan lain adalah ketersediaan sumber air. Kondisi sejumlah sungai yang mengalami penyusutan debit membuat air laut masuk ke aliran sungai dan meningkatkan kadar asin air, sehingga tidak seluruh sumber air dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pemadaman.
“Air untuk memadamkan api juga kita kekurangan sehingga harus mengambil air dari tempat yang cukup jauh. Kondisi sekarang juga menjadi tantangan karena air sungai sudah asin akibat air sungai surut dan air laut masuk ke sungai,” ungkapnya.
Titik Api Dipetakan, Operasi Dikoordinasikan
Untuk menentukan lokasi operasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Titik-titik api yang telah terdeteksi akan menjadi dasar dalam menentukan sasaran penanganan.
“Nanti koordinasi dengan TNI, Polri, kemudian BNPB. Sudah ada titik-titik api yang terdeteksi dan itu yang akan kita tangani bersama,” kata Krisantus.
Ia menegaskan, penanganan karhutla di Kalbar terus mendapat perhatian pemerintah pusat. Koordinasi juga dilakukan di tingkat nasional, termasuk melalui rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Jakarta.
“Hari Senin yang lalu saya rapat dengan Menko Polkam di Jakarta. Pemerintah pusat juga sangat konsen untuk segera menyelesaikan dan mengatasi Karhutla di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Perusahaan Diminta Tak Tinggal Diam
Di tengah upaya pemadaman, Krisantus juga menyoroti peran dunia usaha, khususnya perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Ia meminta perusahaan tidak sekadar menjadi penonton ketika kebakaran terjadi di sekitar wilayah operasionalnya. Perusahaan, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk ikut mencegah sekaligus menangani karhutla di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
“Kita juga mengharapkan para pelaku usaha, pemilik-pemilik HGU untuk ikut membantu. Kemarin sudah jelas perintahnya dari Menko Polkam. Enam gubernur dikumpulkan, termasuk Kalbar, dan perusahaan juga kita minta untuk membantu,” tegasnya.
Krisantus bahkan mengingatkan adanya konsekuensi bagi pemegang HGU yang tidak menjalankan kewajibannya.
“Akan dievaluasi, akan ditinjau, bahkan sampai kepada pencabutan HGU yang bersangkutan,” lugasnya.
Ia menegaskan penanganan karhutla tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja. Pemerintah, aparat, masyarakat, dunia usaha, hingga seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama.
“Jangan hanya menonton. Saya lihat selama ini ada yang hanya menonton. Kita ingin semua ikut bergerak membantu pemerintah menangani Karhutla,” tegas Krisantus.
Kehadiran JS Kunisaki dengan dukungan tiga helikopter CH-47 Chinook menjadi tambahan kekuatan dalam menghadapi karhutla di Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalbar berharap bantuan tersebut dapat segera dioptimalkan bersama kekuatan nasional yang telah dikerahkan di lapangan.
“Ini tugas kita bersama. Kita harus bekerja sama dan bergerak cepat supaya api yang masih ada dapat segera dipadamkan dan tidak semakin meluas,” pungkas Krisantus.
Discussion about this post