PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan penggunaan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diawasi secara berkala. Pemantauan dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk memastikan dukungan anggaran digunakan sesuai kebutuhan di lapangan.
Pengawasan mencakup penggunaan Bantuan Presiden yang disalurkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), serta anggaran perangkat daerah yang digunakan untuk mendukung penanganan karhutla.
Setiap pekan, Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi melalui Zoom bersama pemerintah daerah penerima Bantuan Presiden. Forum tersebut digunakan untuk memantau perkembangan penanganan karhutla sekaligus mengevaluasi pemanfaatan dukungan anggaran.
Selain pemerintah pusat, pengawasan juga dilakukan Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ, APIP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan bantuan pemerintah pusat maupun bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.
Dukungan anggaran untuk penanganan karhutla dalam kondisi tanggap darurat dapat dialokasikan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dan perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan pengawasan diperlukan agar setiap dukungan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi penanganan karhutla dan masyarakat terdampak.
“Yang paling penting adalah bagaimana seluruh dukungan ini benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya di lapangan. Kita terus memperkuat koordinasi, bergerak bersama dan memastikan masyarakat di daerah terdampak mendapat perlindungan serta penanganan yang diperlukan,” kata Norsan.
Menurut Norsan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan mengerahkan personel dan peralatan. Dukungan anggaran juga harus dikelola secara tepat sasaran, efektif, transparan, dan akuntabel.
Karena itu, koordinasi terus dilakukan antara pemerintah pusat, Pemprov Kalbar, pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, dunia usaha, masyarakat, serta unsur terkait lainnya.
“Penanganan karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk masyarakat. Karena itu, mari kita terus bergerak bersama untuk mencegah dan menangani karhutla di Kalimantan Barat,” pungkasnya.
Discussion about this post