LANDAK — Sejumlah warga Desa Serimbu, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, menyampaikan keluhan mengenai kondisi infrastruktur dan pelayanan dasar kepada Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
Keluhan itu disampaikan dalam dialog Gema Membangun Desa (GMD) ke-IV di Desa Serimbu. Warga meminta pemerintah memperhatikan pembangunan jalan, jembatan, akses air bersih hingga fasilitas pendidikan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ria Norsan mengatakan pemerintah provinsi akan mengecek sejumlah usulan untuk menentukan program yang dapat ditindaklanjuti, termasuk kemungkinan penganggaran pada 2027.
Salah satu yang disampaikan warga adalah pembangunan jalan Serimbu-Bengkayang. Menurut Ria Norsan, pembangunan ruas tersebut telah berjalan dari arah Bengkayang menuju Serimbu.
“Kalau jalan yang kita bangun menuju Serimbu dari Kabupaten Landak, kita bangun dari Bengkayang, Suti Semarang, menuju ke Serimbu. Titik nolnya dari Bengkayang menuju Serimbu, bukan dari Serimbu ke Bengkayang,” kata Ria Norsan.
Ia menyebut pembangunan jalan tersebut telah menghabiskan anggaran sekitar Rp12 miliar. Pemerintah, kata dia, akan melanjutkan pembangunan hingga ruas jalan tersebut tersambung.
“Kita sudah bangun dari Bengkayang, Suti Semarang, nanti akan menuju ke Serimbu. Tinggal Bapak menunggu sampai selesai,” ujarnya.
Air Bersih Jadi Perhatian
Selain jalan, warga juga menyampaikan persoalan keterbatasan air bersih.
Ria Norsan mengatakan Pemprov Kalbar memiliki program penyediaan air bersih yang dapat memanfaatkan sumber air dari kawasan pegunungan. Air nantinya dapat dialirkan ke permukiman warga melalui jaringan perpipaan dengan sistem gravitasi.
“Untuk air bersih, ada program kita. Kalau di sini biasanya menggunakan sistem gravitasi, sumber air dari pegunungan kemudian dialirkan menggunakan pipa ke rumah-rumah warga,” katanya.
Namun, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu keberadaan dan kapasitas sumber air yang dapat dimanfaatkan.
Ria Norsan mengatakan pengecekan lapangan akan dilakukan sebagai dasar penyusunan program. Jika memungkinkan, pembangunan sarana air bersih diupayakan masuk dalam perencanaan 2027.
“Kita nanti akan cek di lapangan di mana ada sumber air di gunung di sini. Kemudian akan kita rencanakan dan laksanakan pembangunannya. Mudah-mudahan pada 2027 kita bisa cek dan tindak lanjuti,” ujarnya.
Jalan ke Engkangin dan Jembatan Jambu Tembawang
Warga juga meminta akses jalan dari Dusun Sahamin menuju Engkangin mendapat perhatian pemerintah.
Ria Norsan mengatakan ruas jalan provinsi saat ini telah dibangun hingga Serimbu. Pemprov Kalbar akan mengecek kemungkinan pembangunan dilanjutkan hingga Engkangin.
“Nanti kita coba cek apakah bisa dilanjutkan sampai ke Engkangin. Kalau tidak, kita akan upayakan melalui program jalan lingkungan,” tuturnya.
Usulan tersebut akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait untuk melihat kemungkinan masuk dalam program pembangunan.
Sementara itu, Kepala Desa Jambu Tembawang mengusulkan pembangunan kembali jembatan gantung yang sebelumnya mengalami kerusakan.
Ria Norsan mengatakan pembangunan jembatan tersebut akan diupayakan masuk dalam program 2027. Namun, pemerintah terlebih dahulu perlu menyiapkan desain dan perencanaan teknis.
“Untuk jembatan gantung Jambu Tembawang yang kemarin rusak, kita upayakan mudah-mudahan bisa dimasukkan pada 2027. Kita desain dulu gambarnya, kemudian bentangannya dan lebarnya. Kalau desainnya sudah siap dan dananya tersedia, akan kita sampaikan kepada Ibu Bupati,” katanya.
Tak Hanya Mengandalkan APBD Kalbar
Ria Norsan mengatakan pemerintah daerah akan mencari berbagai skema pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat.
Jika sebuah usulan belum dapat ditangani melalui program jalan provinsi, pemerintah akan mempertimbangkan pengajuan melalui program pemerintah pusat, termasuk Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah.
“Kita berupaya semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa masuk dalam program jalan provinsi, mungkin kita tempuh melalui Inpres Jalan Daerah. Biasanya kalau ingin lebih cepat, bisa juga diusulkan melalui anggota DPR RI,” katanya.
Ia menyebut Ketua Komisi V DPR RI Lazarus dapat menjadi salah satu pihak yang membantu memperjuangkan kebutuhan infrastruktur Kalimantan Barat di tingkat pemerintah pusat.
Pemprov Kalbar juga siap memberikan rekomendasi agar usulan pembangunan dari masyarakat dapat diperjuangkan melalui jalur tersebut.
“Nanti kami bantu. Kita buat rekomendasi dari gubernur, kemudian kita sampaikan kepada Komisi V DPR RI. Mudah-mudahan dengan rekomendasi dari Ibu Bupati juga, usulannya bisa lebih cepat diprioritaskan,” ujar Ria Norsan.
Dialog GMD menjadi ruang bagi pemerintah untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Sejumlah aspirasi yang disampaikan warga Serimbu selanjutnya akan menjadi bahan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama untuk membuka akses dan memperkuat pelayanan dasar masyarakat.
Discussion about this post