PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan akses keuangan yang lebih luas bagi seluruh masyarakat.
Langkah tersebut diyakini menjadi salah satu fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dan perbatasan.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. saat mengikuti Virtual Assessment Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (29/7/2026).
Dalam pemaparan tersebut, Gubernur didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Heronimus Hero, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat Rochma Hidayati, Direktur Utama Bank Kalbar H. Rokidi, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta jajaran perangkat daerah dan instansi terkait.
Kehadiran berbagai pihak tersebut menunjukkan kuatnya kolaborasi dalam mempercepat perluasan akses keuangan di Kalimantan Barat.
Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada OJK beserta seluruh mitra yang selama ini konsisten membangun sinergi melalui TPAKD. Menurutnya, forum tersebut menjadi penghubung antara pemerintah, regulator, industri jasa keuangan, dunia usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi sekaligus inklusi keuangan.
“Melalui TPAKD, kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Barat, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal. Inklusi keuangan bukan sekadar memperluas akses, tetapi menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang merata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan, TPAKD Kalimantan Barat telah dibentuk sejak 2018 dan terus diperkuat hingga seluruh 14 kabupaten/kota memiliki TPAKD pada 2022. Keberhasilan tersebut didukung koordinasi yang berkesinambungan, pendampingan, serta dukungan anggaran dari pemerintah daerah agar setiap program dapat berjalan optimal.
Menurutnya, keberadaan TPAKD di seluruh kabupaten dan kota menjadi bukti komitmen bersama dalam menghadirkan layanan keuangan yang semakin dekat dengan masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, OJK, lembaga jasa keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor utama keberhasilan memperluas inklusi keuangan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan Kalimantan Barat yang menunjukkan tren positif sepanjang 2025.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat mencapai 72,09, tingkat kemiskinan turun menjadi 5,97 persen, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,63 persen, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39 persen, sementara inflasi tetap terkendali di level 1,85 persen.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti luasnya wilayah Kalimantan Barat, keterbatasan layanan keuangan di daerah terpencil, serta belum meratanya infrastruktur digital. Karena itu, diperlukan strategi yang adaptif agar seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keuangan formal.
Di sisi lain, Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, konstruksi, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan lingkungan. Potensi tersebut diperkuat oleh keberadaan lebih dari 225 ribu pelaku UMKM yang terus didorong melalui kemudahan akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan peningkatan kapasitas.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Tahun 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Kalimantan Barat mencapai 51,95 persen, melampaui rata-rata nasional. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan telah menyentuh 84,16 persen, mencerminkan semakin luasnya pemanfaatan layanan keuangan formal oleh masyarakat.
“Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Tugas kita adalah memastikan potensi tersebut didukung akses pembiayaan yang memadai, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta literasi keuangan yang baik sehingga UMKM dapat tumbuh, naik kelas, dan menjadi motor penggerak perekonomian daerah,” kata Ria Norsan.
Sebagai upaya mempercepat perluasan akses keuangan, TPAKD Kalimantan Barat menetapkan delapan fokus program kerja tahun 2025, meliputi pemberdayaan UMKM, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), perluasan titik layanan keuangan, digitalisasi UMKM, perlindungan pelaku usaha sektor pertanian dan peternakan, edukasi investasi, optimalisasi program jaminan sosial, serta peningkatan literasi keuangan melalui business matching.
Seluruh program tersebut dijalankan secara terintegrasi di seluruh kabupaten/kota agar manfaatnya dirasakan secara merata.
Menutup paparannya, Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan TPAKD merupakan buah dari kolaborasi yang kuat antara pemerintah, OJK, industri jasa keuangan, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh mitra pembangunan.
“Kami akan terus memperkuat peran TPAKD dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, serta menghadirkan layanan keuangan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Dengan kolaborasi yang semakin erat, kami optimistis Kalimantan Barat mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup Gubernur.
Discussion about this post