PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan lembaga jasa keuangan dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Barat Semester I Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (18/6/2026).
Menurut Norsan, TPAKD harus menjadi motor penggerak peningkatan inklusi keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan.
“TPAKD harus mampu menghadirkan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal,” tegasnya.
Sejalan dengan Roadmap TPAKD 2026–2030, ia meminta seluruh TPAKD provinsi maupun kabupaten/kota fokus pada peningkatan literasi keuangan, perluasan akses permodalan bagi sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM, serta penguatan budaya menabung, jaminan sosial, dan perlindungan konsumen.
Gubernur juga mengingatkan agar seluruh program tidak berhenti pada aspek administratif semata, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Norsan turut mengapresiasi capaian pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Saya berharap capaian ini dapat dipertahankan dan menjadi motivasi untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK Kalimantan Barat, Rochma Hidayati, mengungkapkan capaian TPAKD Provinsi Kalbar telah mencapai 117,61 persen, sedangkan rata-rata capaian TPAKD kabupaten/kota mencapai 135,78 persen. Seluruh daerah di Kalbar, kata dia, telah mencatatkan realisasi program di atas 100 persen.
Menurut Rochma, percepatan akses keuangan daerah difokuskan pada empat pilar utama, yakni peningkatan literasi keuangan, optimalisasi produk dan layanan keuangan, penguatan infrastruktur akses keuangan, serta pendampingan program yang dikelola pemerintah daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait manfaat dan risiko penggunaan produk keuangan di tengah perkembangan industri jasa keuangan yang semakin dinamis.
“Tantangan kita adalah memastikan masyarakat memahami produk keuangan yang digunakan, termasuk risiko yang menyertainya,” katanya.
Rapat pleno tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar selaku Ketua TPAKD Kalbar, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, pimpinan lembaga jasa keuangan, perangkat daerah, serta anggota TPAKD se-Kalimantan Barat.
Discussion about this post