PONTIANAK – Di tengah derasnya arus informasi digital dan pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), akurasi dan profesionalisme jurnalis menjadi semakin penting.
Hal inilah yang ditekankan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., saat membuka Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) AMSI Kalimantan Barat Tahun 2026 di Pendopo Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis (9/7/2026).
Menurut Harisson, tantangan dunia jurnalistik saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi dengan cepat, tetapi juga memastikan setiap berita yang disajikan memiliki akurasi, kredibilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah fenomena banjir informasi dan maraknya konten dari media sosial hingga AI, masyarakat membutuhkan media yang benar-benar dapat dipercaya.
“Dunia saat ini sedang menghadapi kondisi VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Situasi ini membuat masyarakat semakin sulit membedakan informasi yang benar dengan yang menyesatkan. Di sinilah peran wartawan menjadi sangat penting sebagai sumber informasi yang kredibel,” ujar Harisson.
Ia mengapresiasi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalbar yang secara konsisten menyelenggarakan UKJ sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang jurnalistik. Menurutnya, kompetensi wartawan harus dibuktikan melalui standar yang terukur agar kepercayaan publik terhadap profesi jurnalis terus meningkat.
“Saat ini hampir semua profesi memiliki sertifikasi kompetensi, mulai dari dokter hingga insinyur. Wartawan juga harus memiliki standar yang sama. Ketika kompetensinya diakui, kepercayaan masyarakat akan semakin kuat dan marwah profesi wartawan ikut terangkat,” tegasnya.
Harisson juga memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetap membuka ruang bagi media menjalankan fungsi kontrol sosial. Ia menilai kritik yang disampaikan media, selama berlandaskan fakta dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, merupakan bagian penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Kami selalu terbuka terhadap kritik dan masukan dari media. Selama disampaikan secara berimbang, berbasis fakta, dan sesuai kode etik, itu menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua AMSI Kalimantan Barat, Muhlis Suhaeri, menegaskan bahwa UKJ bukan sekadar proses memperoleh sertifikat, melainkan bentuk komitmen insan pers untuk terus meningkatkan kapasitas di tengah perubahan lanskap media yang semakin dinamis.
“Sebagai salah satu pilar demokrasi, jurnalis harus terus belajar, memperbarui kemampuan, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi,” ujarnya.
Muhlis berharap seluruh peserta mampu mengikuti proses UKJ dengan baik dan menjadikannya sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas karya jurnalistik yang berpihak pada kepentingan publik.
Senada dengan itu, Ketua Penguji dari Lembaga Uji Kompetensi Kompas, Johanes Heru Margianto, mengingatkan bahwa industri media saat ini menghadapi tantangan besar. Mengacu pada laporan Reuters Institute Digital News Report, tingkat kepercayaan publik terhadap media, baik secara global maupun di Indonesia, masih berada di bawah 50 persen.
Menurut Heru, meningkatnya konsumsi informasi melalui media sosial, influencer, hingga teknologi AI menjadi tantangan yang harus dijawab media arus utama dengan menjaga integritas dan kredibilitas.
“Apa yang tersisa ketika tingkat kepercayaan terhadap media tidak mencapai separuh? Yang harus kita pertahankan adalah integritas dan kredibilitas. Itulah modal utama jurnalis agar tetap dipercaya publik,” tegasnya.
UKJ AMSI Kalbar 2026 menghadirkan tim penguji dari Lembaga Uji Kompetensi Kompas yang dipimpin Johanes Heru Margianto. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua AMSI Kalbar Muhlis Suhaeri, Sekretaris AMSI Kalbar Mursalin, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, unsur Forkopimda, serta pimpinan media siber se-Kalimantan Barat.
Melalui pelaksanaan UKJ ini diharapkan lahir lebih banyak jurnalis yang profesional, kompeten, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, serta mampu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya demi memperkuat demokrasi dan pembangunan di Kalimantan Barat.
Discussion about this post