PONTIANAK – Membangun birokrasi yang cepat, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat tidak cukup hanya dengan menyusun kebijakan. Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, budaya kolaborasi, serta aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten dan berintegritas.
Pesan itulah yang menjadi penekanan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., dalam kegiatan Penguatan Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui Pengembangan Kompetensi ASN di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (14/7/2026).
Mengusung tema “Membangun Kepemimpinan dan Pengembangan Kompetensi ASN yang Adaptif, Berintegritas, Kolaboratif, dan Berdampak”, kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kualitas sumber daya aparatur sekaligus memperkokoh tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Acara juga dirangkaikan dengan penyerahan Tali Asih ASN Kalbar Peduli dan dihadiri Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB RI Aba Subagja, Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP Suharti, Kepala BPSDM Kalbar Windy Prihastari, para Sekda kabupaten/kota, serta kepala perangkat daerah se-Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Harisson menegaskan bahwa tantangan birokrasi saat ini bukan lagi sekadar menyusun program, melainkan memastikan koordinasi dan kolaborasi berjalan cepat sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
“Koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi memang mudah diucapkan. Namun dalam praktiknya sering kali masih lambat. Inilah yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Menurut Harisson, komunikasi yang intensif antarpemangku kepentingan menjadi kunci mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pemerintahan. Ia meyakini, diskusi langsung jauh lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan proses administrasi yang panjang.
“Lebih baik kita sering bertemu. Sekda, kepala biro, kepala bidang, duduk bersama berdiskusi. Banyak keputusan justru lahir lebih cepat melalui komunikasi langsung, baru administrasinya menyusul. Kalau hanya mengandalkan surat-menyurat, respons sering kali terlalu lama,” katanya.
Karena itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah membangun budaya kolaborasi melalui forum-forum diskusi yang mampu mempercepat sinkronisasi program lintas instansi.
“Tujuan kita bukan sekadar berkumpul, tetapi mempercepat pelayanan kepada masyarakat.”
Selain membahas penguatan kepemimpinan, Harisson juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan kini berada dalam pengawasan ketat sehingga harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Pengadaan barang dan jasa tidak bisa lagi dianggap biasa. Semua proses menjadi perhatian aparat penegak hukum. Kehadiran mereka bukan hanya untuk penindakan, tetapi juga pencegahan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Gubernur Kalimantan Barat terus mengingatkan seluruh jajaran agar tidak melakukan penyimpangan dalam setiap tahapan pengadaan.
“Semua harus dilaksanakan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan. Jangan pernah main-main dalam pengadaan barang dan jasa,” pesannya.
Menutup arahannya, Harisson berharap seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai agar ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat menjadi bekal dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Kalimantan Barat.
Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB RI Aba Subagja memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengembangkan kompetensi ASN melalui berbagai inovasi pembelajaran.
Menurutnya, pengembangan kompetensi saat ini tidak lagi bergantung pada pelatihan konvensional, tetapi dapat dilakukan melalui diskusi, pembelajaran digital, hingga metode belajar yang lebih fleksibel dan mudah diakses.
“Saya melihat Kalbar memiliki semangat luar biasa dalam membangun SDM aparatur. Pengembangan kompetensi kini bisa dilakukan melalui berbagai forum diskusi maupun pembelajaran daring yang menjangkau lebih banyak ASN,” ujarnya.
Aba bahkan menilai inovasi yang dilakukan BPSDM Kalbar berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
“Jika kegiatan seperti ini terus dikembangkan, BPSDM Kalbar akan semakin dikenal secara nasional sebagai pusat pengembangan kompetensi ASN yang inovatif,” terangnya.
Ia juga menyambut baik rencana penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) di Kalimantan Barat. Menurutnya, kehadiran PKN tidak hanya meningkatkan kapasitas ASN, tetapi juga memperkuat posisi Kalbar sebagai salah satu pusat pengembangan kompetensi aparatur di Indonesia.
Lebih jauh, Aba menegaskan bahwa pengembangan kompetensi harus mendukung penerapan manajemen talenta sehingga birokrasi memiliki pemimpin yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi tantangan pembangunan.
“Pelatihan Kepemimpinan Nasional bukan sekadar memenuhi syarat jabatan, tetapi membentuk kompetensi manajerial ASN. Sertifikat kompetensi nantinya menjadi salah satu pertimbangan dalam promosi maupun seleksi jabatan, sehingga birokrasi memiliki talenta-talenta terbaik untuk menggerakkan pembangunan,” pungkasnya.
Discussion about this post