Gubernur Ria Norsan Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor, Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM Kalbar

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.

Pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga berbagai pemangku kepentingan diajak bergerak bersama agar peningkatan kualitas hidup masyarakat berlangsung lebih cepat, merata, dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. saat membuka Coffee Morning Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Kamis (2/7/2026).

Dalam arahannya, Gubernur mengungkapkan bahwa pembangunan manusia di Kalimantan Barat menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar pada 2025 mencapai 72,09, meningkat dari 71,19 pada tahun sebelumnya.

Capaian tersebut sekaligus menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pembangunan manusia di Kalimantan Barat dan menempatkan provinsi ini dalam kategori IPM Tinggi.

“Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh pihak. Namun, ini bukan garis akhir. Justru menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Ria Norsan.

Meski mencatat kemajuan, Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada angka statistik.

Menurutnya, indikator utama keberhasilan adalah ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaat melalui pendidikan yang semakin merata, layanan kesehatan yang berkualitas, serta meningkatnya kesejahteraan.

“Saya ingin peningkatan IPM benar-benar dirasakan masyarakat. Pendidikan harus semakin mudah diakses, pelayanan kesehatan semakin baik, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Itulah tujuan utama pembangunan,” tegasnya.

Untuk mempercepat peningkatan IPM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat program-program strategis pada tiga dimensi utama penyusun IPM, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Di sektor pendidikan, berbagai terobosan terus dijalankan, di antaranya Program Internet Gratis untuk Sekolah, pengembangan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, hingga Gerakan Desa SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah) yang bertujuan memastikan seluruh anak memperoleh hak pendidikan tanpa terkendala kondisi ekonomi maupun wilayah.

“Tidak boleh ada anak Kalimantan Barat yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Pemerintah akan terus memperkuat subsidi pendidikan, internet gratis, dan berbagai program agar seluruh anak memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih masa depan,” katanya.

Pada sektor kesehatan, pemerintah terus memperluas akses layanan melalui pengembangan lima rumah sakit regional, peningkatan layanan kesehatan primer, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC), percepatan penurunan stunting, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Upaya tersebut turut mendorong meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Kalimantan Barat pada 2025 sebesar 0,34 tahun dibandingkan tahun sebelumnya atau tumbuh 0,46 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir.

Sementara pada dimensi standar hidup layak, Pemprov Kalbar terus menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan melalui pengendalian inflasi, pasar murah, bantuan sosial, pemasangan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, hilirisasi komoditas unggulan, hingga penciptaan lapangan kerja.

“Seluruh program ini saling berkaitan. Pembangunan manusia yang berkualitas harus dimulai dari masyarakat yang sehat, berpendidikan, memiliki pekerjaan, dan ekonomi yang semakin kuat,” ungkapnya.

Satgas IPM Diminta Jadi Motor Percepatan

Ria Norsan menegaskan Satgas Percepatan Peningkatan IPM harus menjadi motor penggerak pembangunan manusia di Kalimantan Barat dengan bekerja secara kolaboratif, berbasis data, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun rencana aksi yang jelas disertai sistem monitoring dan evaluasi sehingga setiap program benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Mengakhiri arahannya, Gubernur mengajak pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi untuk membangun SDM Kalimantan Barat yang unggul dan berdaya saing.

“Dengan semangat kebersamaan, saya optimistis IPM Kalimantan Barat akan terus meningkat dan membawa daerah ini menjadi semakin maju, sejahtera, dan kompetitif,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat Muhammad Saichudin menyampaikan bahwa meskipun IPM Kalbar masih berada pada posisi terendah di Pulau Kalimantan, laju peningkatannya justru melampaui rata-rata nasional.

“Yang perlu kita lihat bukan hanya angkanya, tetapi kecepatan peningkatannya. Kalimantan Barat menunjukkan tren yang sangat positif dan berada pada jalur pembangunan yang tepat,” ujarnya.

Menurutnya, percepatan peningkatan IPM harus terus difokuskan pada tiga sektor utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Penanganan stunting, penurunan angka kematian bayi, peningkatan usia harapan hidup, serta peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menjadi agenda yang harus terus diperkuat.

Muhammad Saichudin juga menekankan pentingnya integrasi data antarinstansi agar seluruh kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran. Saat ini, BPS tengah melaksanakan Sensus Ekonomi yang akan menjadi dasar penyusunan berbagai indikator pembangunan, termasuk mendukung percepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan menyediakan data yang valid dan akurat. Dengan data yang berkualitas, kebijakan pembangunan akan semakin efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.