PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan bahwa rumah sakit daerah harus mampu meninggalkan stigma pelayanan lambat yang selama ini masih melekat di tengah masyarakat.
Melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta inovasi pelayanan, rumah sakit daerah dituntut tampil lebih profesional, responsif, dan berdaya saing.
Penegasan tersebut disampaikan Ria Norsan saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) ke-16 di Hotel Novotel Pontianak, Kamis (11/6/2026).
Menurut Norsan, Rakernas ARSADA menjadi momentum penting untuk mempercepat transformasi rumah sakit daerah agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sekaligus menjawab harapan masyarakat yang terus meningkat.
“Rumah sakit daerah harus mampu menunjukkan bahwa pelayanannya cepat, profesional, dan memiliki kualitas yang tidak kalah dengan rumah sakit lainnya. Stigma pelayanan lambat harus kita hilangkan bersama,” tegasnya.
Rakernas ARSADA XVI mengangkat tema “Mewujudkan Rumah Sakit Unggul melalui Transformasi Tata Kelola serta Reformasi Pelayanan Berbasis Penguatan Sumber Daya Manusia dan Keuangan.” Tema tersebut dinilai sejalan dengan tantangan yang dihadapi rumah sakit daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan di era transformasi kesehatan nasional.
Meski masih mendapat kritik terkait kecepatan pelayanan, Norsan mengakui rumah sakit daerah hingga kini tetap menjadi pilihan utama masyarakat karena biaya layanan yang relatif lebih terjangkau dibandingkan rumah sakit swasta.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi motivasi bagi seluruh pengelola rumah sakit untuk terus berbenah, baik dari sisi pelayanan medis, ketepatan diagnosis, profesionalisme tenaga kesehatan, hingga penguatan manajemen rumah sakit.
Ia juga menyoroti peluang besar yang dimiliki rumah sakit daerah melalui penerapan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan fleksibilitas yang diberikan, rumah sakit memiliki ruang lebih luas untuk melakukan inovasi pelayanan dan pengembangan fasilitas kesehatan.
“Dengan sistem BLUD, rumah sakit memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas layanan. Tinggal bagaimana pengelolaannya dilakukan secara efektif sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Selain kecepatan pelayanan, Gubernur Kalbar menekankan pentingnya ketelitian dan akurasi dalam penanganan pasien. Menurutnya, kemajuan teknologi kesehatan harus dibarengi peningkatan kompetensi tenaga medis agar pelayanan yang diberikan semakin tepat dan berkualitas.
Sementara itu, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Opti Palupi Rahayuningtyas, yang mewakili Menteri Kesehatan RI, menegaskan bahwa rumah sakit daerah memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan rujukan di Indonesia.
Karena itu, penguatan tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar.
“Melalui penguatan sistem manajemen, pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan risiko yang baik, serta budaya organisasi yang profesional, rumah sakit daerah akan semakin mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Kementerian Kesehatan juga terus mendorong transformasi layanan melalui peningkatan mutu program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penyempurnaan sistem rujukan, standardisasi pelayanan rawat inap, hingga pembaruan sistem pembayaran kesehatan yang lebih transparan dan akuntabel.
Rakernas ARSADA XVI diharapkan melahirkan berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat transformasi rumah sakit daerah di Indonesia, sehingga mampu menjadi institusi kesehatan yang unggul, inovatif, dan semakin dipercaya masyarakat.
Discussion about this post