PONTIANAK – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kalimantan Barat (Kalbar) masih marak. Dalam operasi penegakan hukum selama dua pekan, Polda Kalbar bersama jajaran Polres mengungkap 25 kasus tambang emas ilegal dan menetapkan 41 orang sebagai tersangka.
Dari operasi yang dimulai sejak 19 Oktober 2026 tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti yang mengindikasikan aktivitas pertambangan ilegal tidak hanya dilakukan secara tradisional, tetapi juga menggunakan peralatan mekanis dan alat berat.
Barang bukti yang diamankan meliputi emas batangan seberat 435,9 gram, uang tunai Rp424.299.000, serta satu unit ekskavator. Polisi juga menyita air raksa, mesin genset, mesin diesel, blower, mesin dompeng, lima timbangan elektronik, dan tiga telepon genggam.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanudin, mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil operasi Ditreskrimsus melalui Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) bersama Polres jajaran.
“Selama kurang lebih dua minggu, sejak 19 Oktober sampai dengan hari ini, kami melaksanakan penegakan hukum secara intensif terhadap kegiatan penambangan tanpa izin, khususnya penambangan mineral berupa emas,” kata Burhanudin.
Dia merinci, dari 25 perkara yang diungkap, tujuh kasus ditangani Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalbar, sedangkan 18 kasus lainnya diungkap Polres jajaran.
Sebaran pengungkapan meliputi Polres Mempawah dua kasus, Sambas satu kasus, Sanggau dua kasus, Sintang dua kasus, Kapuas Hulu dua kasus, Ketapang dua kasus, Landak tiga kasus, Bengkayang satu kasus, Sekadau dua kasus, dan Melawi satu kasus.
“Dari 25 kasus tersebut, tersangkanya ada sekitar 41 orang,” ungkapnya.
Burhanudin menjelaskan, penyidik menemukan dua pola penambangan emas ilegal di lapangan. Pertama, penambangan tradisional dengan peralatan sederhana yang mengandalkan tenaga manusia.
Kedua, penambangan menggunakan mesin dan peralatan mekanis, termasuk alat berat jenis ekskavator. Pola kedua menunjukkan aktivitas PETI juga memanfaatkan sarana yang lebih modern untuk mendukung kegiatan penambangan.
Menurutnya, penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian menghentikan pertambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian negara.
Selain penegakan hukum, Polda Kalbar juga mengedepankan langkah preventif dan preemtif dengan mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin.
Para tersangka dijerat Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Pasal 158 mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp200 juta. Sementara Pasal 161 juga memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun serta denda kategori IV sebesar Rp200 juta.
Pengungkapan 25 perkara dengan 41 tersangka ini memperlihatkan bahwa PETI masih menjadi persoalan serius di Kalbar. Penyitaan uang ratusan juta rupiah, emas ratusan gram, hingga ekskavator dan mesin pengolahan menjadi gambaran bahwa praktik pertambangan ilegal tersebut tidak sekadar berlangsung dalam skala kecil.
















Discussion about this post