PONTIANAK – Praktisi hukum dari Kita Melek Hukum, Andrean Winoto Wijaya, mendesak Polda Kalimantan Barat mengusut tuntas dugaan fraud dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Kalbar. Ia meminta penyidik tidak hanya memeriksa oknum pelaksana di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan jajaran direksi hingga Dewan Pengawas.
Andrean menilai, dugaan penyimpangan penyaluran KUR tersebut perlu diusut secara menyeluruh. Menurutnya, penyidikan harus menjangkau seluruh pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan serta pengawasan penyaluran kredit.
“Bank Kalbar ini bank daerah, milik masyarakat Kalimantan Barat. Karena itu, proses penegakan hukum tidak boleh hanya terfokus pada oknum eksekutornya. Kami menduga persoalan ini bersifat sistematis, sehingga harus diperiksa secara menyeluruh, mulai dari direktur, direksi, Dewan Pengawas dan pihak-pihak lainnya,” tegas Andrean, Kamis (5/11/2026).
Ia menduga, praktik fraud tersebut tidak mungkin berlangsung tanpa adanya celah dalam sistem pengawasan. Karena itu, penyidik diminta mendalami apakah terdapat pihak lain yang mengetahui, membiarkan, memberikan fasilitas, atau bahkan melindungi praktik yang diduga merugikan masyarakat tersebut.
“Kalau memang ada pihak yang membekingi atau memberikan fasilitas kepada oknum untuk melakukan fraud, itu juga harus dibongkar. Jangan sampai hanya pelaksana di lapangan yang dikorbankan, sementara pihak yang memiliki tanggung jawab lebih besar justru tidak tersentuh,” ujarnya.
Selain dugaan penyimpangan penyaluran KUR, Andrean turut menyoroti informasi mengenai dugaan pencatutan identitas atau penggunaan KTP masyarakat dalam proses pengajuan kredit.
Ia meminta penyidik memastikan apakah penggunaan identitas tersebut dilakukan atas persetujuan pemilik atau justru tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
Menurutnya, apabila terbukti terdapat penggunaan data pribadi tanpa persetujuan, persoalan tersebut juga perlu ditelusuri dari aspek pelindungan data pribadi.
“Kalau KTP seseorang diambil atau digunakan secara diam-diam tanpa persetujuan, tentu harus ditelusuri. Ada hak masyarakat yang harus dilindungi. Jangan sampai identitas orang yang tidak memahami proses kredit justru dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu,” katanya.
Andrean juga mengajak masyarakat yang merasa dirugikan untuk berani melapor, mengumpulkan bukti, dan bersama-sama mengawal proses hukum. Informasi mengenai dugaan penggunaan identitas mahasiswa maupun masyarakat yang tidak memahami mekanisme kredit, menurutnya, harus menjadi perhatian serius penyidik.
“Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk usaha justru menjadi korban. Hak-hak mereka harus dipertanggungjawabkan,” cetusnya.
Minta Bank Kalbar Buka Suara
Di sisi lain, Andrean mengkritik belum adanya penjelasan terbuka dari manajemen Bank Kalbar kepada masyarakat terkait dugaan fraud tersebut.
Sebagai bank milik daerah, menurutnya, Bank Kalbar memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik. Manajemen dinilai perlu segera memberikan penjelasan resmi mengenai persoalan yang tengah menjadi perhatian masyarakat.
“Harusnya Bank Kalbar keluar memberikan statement kepada publik. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ini uang masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang terang-benderang mengenai persoalan yang sedang terjadi,” tegasnya.
Ia meminta manajemen membuka informasi mengenai pemeriksaan internal, evaluasi sistem pengawasan, serta langkah penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Bagi Andrean, transparansi menjadi bagian penting dalam upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap bank daerah tersebut.
Ia mengingatkan, program KUR merupakan fasilitas pembiayaan yang didukung pemerintah untuk membantu pelaku usaha, memperkuat sektor UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Karena itu, dugaan penyimpangan dalam penyalurannya harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai program yang dirancang untuk membantu masyarakat justru menimbulkan kerugian bagi calon penerima maupun debitur.
“Bayangkan, masyarakat yang seharusnya dibantu melalui KUR, tetapi justru diduga menjadi korban. Mereka ingin mendapatkan modal usaha, tetapi malah menghadapi persoalan yang tidak seharusnya mereka tanggung,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan, persoalan tersebut berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap akses pembiayaan melalui Bank Kalbar. Jika kondisi itu terjadi, dampaknya tidak hanya menyangkut reputasi perbankan, tetapi juga upaya pemerintah daerah memperkuat UMKM.
“Jangan sampai masyarakat yang tadinya ingin mengembangkan usaha melalui KUR justru takut datang ke Bank Kalbar. Kalau masyarakat tidak percaya lagi, siapa yang rugi? Daerah kita sendiri yang akan terkena dampaknya,” katanya.
Andrean memastikan, pihaknya bersama tim Melek Hukum Kalbar akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut. Ia juga mengajak media massa ikut mengawasi proses penanganan perkara agar masyarakat memperoleh informasi yang transparan dan berimbang.
“Kami ingin Bank Kalbar berbenah. Kami ingin bank daerah ini menjadi bank yang dipercaya masyarakat Kalimantan Barat. Kalau memang ada pihak yang terbukti terlibat, bongkar dan tindak tegas. Jika diperlukan pergantian pejabat yang bertanggung jawab sesuai hasil pemeriksaan, jangan ragu melakukan pembenahan,” pungkasnya.
















Discussion about this post