PONTIANAK – Persoalan dugaan pemukulan terhadap seorang warga oleh Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra di Terminal Bus Kedamin, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, berujung pada kesepakatan damai melalui mekanisme hukum adat Dayak Ketemenggungan Punan Uheng Kareho.
Namun, di tengah penyelesaian secara adat tersebut, Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kalimantan Barat menyatakan telah menindaklanjuti dan menangani dugaan tindakan kekerasan yang melibatkan perwira polisi tersebut.
Penanganan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi Bidpropam Polda Kalbar, @bidpropampoldakalbar, Sabtu (31/10/2026).
“Bidpropam Polda Kalbar telah menindaklanjuti dan menangani permasalahan dugaan tindakan kekerasan terhadap warga di Kabupaten Kapuas Hulu,” demikian keterangan dalam unggahan tersebut.
Bidpropam menyatakan penanganan dilakukan secara profesional dan objektif sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga integritas institusi serta kepercayaan masyarakat.
Meski demikian, Bidpropam belum memaparkan secara terperinci hasil pemeriksaan, status penanganan terhadap anggota yang bersangkutan, maupun kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan apabila ditemukan pelanggaran.
Diselesaikan Melalui Hukum Adat
Sementara itu, penyelesaian secara adat berlangsung di rumah Ketua Adat Dusun Nanga Enab, Desa Cempaka Baru, Kecamatan Putussibau Selatan, Sabtu (31/10/2026), sekitar pukul 15.00 WIB.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan melalui mekanisme hukum adat Dayak Ketemenggungan Punan Uheng Kareho. Kesepakatan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani di hadapan pemangku adat dan para saksi.
Berdasarkan dokumen kesepakatan, pihak pertama mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi. Pihak pertama juga bersedia menjalankan sanksi adat yang ditetapkan.
Sementara itu, pihak kedua, yakni keluarga IKI ADI, menyatakan bersedia memaafkan pihak pertama. Kedua belah pihak juga sepakat tidak mengajukan tuntutan di kemudian hari terkait persoalan tersebut.
Kasi Humas Polres Kapuas Hulu Iptu Jamali menyampaikan bahwa keluarga IKI ADI telah menerima hasil penyelesaian adat tersebut. Organisasi masyarakat Satria Borneo Raya (SABER) dan TBBR Kapuas Hulu juga menerima serta mendukung keputusan itu.
Menurut keterangan kepolisian, hingga saat ini belum ditemukan kelompok atau organisasi masyarakat yang berencana menggelar aksi maupun menyampaikan tuntutan lanjutan terkait insiden tersebut.
Pihak keluarga IKI ADI juga meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi yang tidak benar, khususnya melalui media sosial, karena dikhawatirkan memperkeruh suasana.
Sebelumnya Viral Rekaman CCTV
Kasus ini menjadi perhatian publik setelah rekaman CCTV berdurasi 58 detik yang memperlihatkan dugaan pemukulan terhadap seorang pria di Terminal Bus Kedamin viral di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, sosok yang diduga melakukan pemukulan disebut-sebut merupakan Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra. Video itu memicu sorotan publik terhadap dugaan tindakan kekerasan yang melibatkan pejabat kepolisian.
Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Bambang Suharyono sebelumnya membenarkan adanya insiden tersebut berdasarkan informasi langsung dari Kapolres Kapuas Hulu.
“Informasi langsung dari Kapolres Kapuas Hulu, benar atas peristiwa tersebut. Namun, sudah diselesaikan dengan pihak korban dan keluarga korban,” ujar Bambang saat dikonfirmasi pada Jumat malam (30/10/2026).
Pada hari yang sama, Kapolres Kapuas Hulu juga memfasilitasi pertemuan dengan IKI ADI dan keluarganya. Dalam pertemuan itu, Wisnu menyampaikan permohonan maaf atas kekhilafan yang terjadi saat dirinya melaksanakan kegiatan kurve atau kerja bakti di Terminal Kedamin.
Kapolres juga menyatakan penyesalan dan kesediaannya mengikuti ketentuan hukum adat yang berlaku.
Meski persoalan telah disepakati untuk diselesaikan melalui mekanisme adat, Bidpropam Polda Kalbar menyatakan telah menindaklanjuti dugaan tindakan kekerasan tersebut.
Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan terperinci mengenai hasil penanganan Bidpropam maupun tindak lanjut pemeriksaan etik terhadap Kapolres Kapuas Hulu.
Penyelesaian secara adat dan penanganan internal kepolisian menjadi dua aspek yang kini menjadi perhatian publik dalam kasus tersebut. Kesepakatan damai para pihak tidak dengan sendirinya menjelaskan hasil pemeriksaan etik ataupun menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin dan hukum.















Discussion about this post