PONTIANAK – Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menyasar korporasi. Bareskrim Polri bersama jajaran kepolisian daerah telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan, penanganan perkara terhadap korporasi mencakup 104 laporan polisi dengan total luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare.
“Terhadap korporasi kami telah membuat 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar sebanyak 29.168,78 hektare dan kami telah menetapkan 20 tersangka korporasi,” kata Asep dalam konferensi pers di Pontianak.
Ia menegaskan, penanganan terhadap perusahaan berbeda dengan perkara yang menjerat pelaku perorangan. Penyidik mendalami dugaan kesengajaan maupun kelalaian perusahaan dalam memenuhi kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah operasionalnya.
Kewajiban tersebut antara lain menyediakan sarana pemantauan titik api, sumber air, peralatan pemadam, personel, serta anggaran penanggulangan karhutla.
Menurut Asep, perusahaan pemegang izin usaha tidak boleh mengabaikan kewajiban tersebut karena kebakaran dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.
Dari 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, empat di antaranya merupakan perusahaan dengan penanaman modal asing dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Sementara 16 korporasi lainnya merupakan perusahaan dengan penanaman modal dalam negeri.
Asep menyebut, jumlah korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka masih berpotensi bertambah karena penyidik terus mengembangkan perkara.
Dalam penanganan secara nasional, Polda Kalbar juga tercatat sebagai jajaran yang menangani laporan polisi terkait karhutla korporasi terbanyak, yakni 33 laporan. Berikutnya Polda Sumatera Selatan dengan 20 laporan, Kalimantan Tengah 14 laporan, Kalimantan Selatan 13 laporan, dan Kalimantan Timur tujuh laporan.
Polri menyatakan proses hukum akan dilanjutkan berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan, termasuk untuk menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing korporasi.
















Discussion about this post