PONTIANAK – Polri menetapkan 245 orang sebagai tersangka dalam perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi di Indonesia. Penanganan kasus tersebut mencakup 287 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 5.859,12 hektare.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan, para tersangka diduga melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, baik secara sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kebakaran.
“Terhadap pelaku perseorangan, kami telah membuat 287 laporan polisi dengan luasan hutan yang terbakar seluas 5.859,12 hektare. Tersangka yang sudah kami tetapkan sebanyak 245 orang,” kata Asep dalam konferensi pers di Pontianak.
Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah laporan polisi terbanyak, yakni 68 laporan. Posisi berikutnya ditempati Riau dengan 59 laporan, Kalimantan Tengah 43 laporan, Sumatera Selatan 42 laporan, dan Kalimantan Timur 30 laporan.
Menurut Asep, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran.
Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana sesuai perbuatan dan unsur pelanggaran yang ditemukan. Di antaranya Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Ancaman pidana berbeda-beda bergantung pada pasal yang diterapkan dan unsur tindak pidana yang terbukti.
Asep menegaskan, Polri berkomitmen menindak pelaku karhutla secara tegas dan objektif dengan mengedepankan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis bukti ilmiah.
Selain individu, penyidik juga memproses dugaan keterlibatan korporasi. Dalam perkara tersebut, Polri mencatat 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare dan telah menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka.
Polri menyatakan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap pertanggungjawaban pidana dalam setiap kasus karhutla.
















Discussion about this post