PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, meminta pemadaman dan pendinginan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara dituntaskan untuk mencegah munculnya kembali titik api.
Norsan menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh berhenti setelah api berhasil dipadamkan. Pemantauan harus terus dilakukan, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut dan berisiko mengalami kebakaran berulang.
Hal itu disampaikan Norsan saat memimpin rapat koordinasi strategis pencegahan dan mitigasi karhutla bersama tujuh pakar akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Kalbar, di Ruang Rapat Ruai Telabang, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (21/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Norsan mengingatkan pentingnya menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pencegahan karhutla melalui perbaikan regulasi, edukasi masyarakat, serta strategi penanganan berbasis kajian ilmiah.
Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan sinergi lintas sektor, terlebih di tengah ancaman musim kemarau panjang dan fenomena El Niño yang menyebabkan minimnya curah hujan di sejumlah wilayah.
“Upaya pencegahan perlu dirancang secara terpadu dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memicu dan memperluas kebakaran. Pendekatan berbasis data dan hasil penelitian diharapkan membantu pemerintah menentukan langkah antisipasi yang lebih terukur sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan,” ujarnya.
Norsan mengatakan, arahan Presiden juga mencakup pengerahan 1.000 perwira untuk mengedukasi masyarakat mengenai pembukaan lahan tanpa bakar. Langkah ini dinilai penting untuk mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengelola lahan sekaligus menekan risiko kebakaran berulang.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat koordinasi, luas karhutla di Kalbar pada periode 1 Januari hingga 31 Juli 2026 mencapai sekitar 38.310,86 hektare. Kabupaten Ketapang menjadi salah satu wilayah dengan dampak kebakaran terluas.
Norsan meminta seluruh perangkat daerah serta bupati dan wali kota terkait memastikan penanganan di wilayah terdampak berjalan optimal, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman hingga pendinginan.
Sementara itu, pakar teknik sipil Universitas Panca Bhakti Pontianak, Arif Parabi, memaparkan pentingnya pengelolaan lahan gambut dengan mempertimbangkan karakteristik lahan dan kondisi hidrologis.
Menurutnya, penurunan muka air gambut selama musim kemarau meningkatkan risiko kebakaran bawah permukaan. Kebakaran jenis ini sulit dideteksi dan dapat menghasilkan asap dalam jumlah besar.
Melalui koordinasi dengan akademisi dan pakar, Pemprov Kalbar berupaya memperkuat kebijakan mitigasi karhutla yang berbasis data dan kondisi ekologis. Upaya tersebut diharapkan mendorong pencegahan kebakaran yang lebih terukur dan berkelanjutan.
















Discussion about this post