JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 sebagai TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan.
Capaian ini menjadi tantangan bagi Pemprov Kalbar untuk memastikan akses pembiayaan formal semakin mudah dijangkau masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Gubernur Kalbar Ria Norsan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Grand Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Kegiatan yang dibuka Presiden Prabowo Subianto itu mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Norsan mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, regulator keuangan, dan masyarakat dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat, perangkat daerah, serta masyarakat yang telah mendukung upaya peningkatan inklusi keuangan.
Namun, Norsan mengingatkan bahwa penghargaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai pencapaian seremonial. Pemerintah daerah, menurut dia, harus memastikan program yang dijalankan benar-benar membantu masyarakat mendapatkan akses permodalan yang terjangkau.
“Setelah meraih penghargaan ini, kerja kita justru harus semakin keras. Jangan sampai masyarakat masih terjerat rentenir karena kesulitan mengakses modal,” kata Norsan.
Ia meminta program KUM Peduli Kredit Melawan Rentenir yang diluncurkan bersama Bank Kalbar dan Jamkrida dapat dirasakan masyarakat hingga ke desa-desa di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
Menurut Norsan, kemudahan memperoleh pembiayaan formal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bagi UMKM, petani, nelayan, dan kelompok usaha masyarakat yang membutuhkan dukungan modal.
Selain memperluas akses pembiayaan, Pemprov Kalbar juga mendorong peningkatan literasi keuangan dan percepatan digitalisasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB), serta sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.
Norsan menegaskan, perluasan akses keuangan harus berorientasi pada pemerataan kesempatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ini bukan soal piala, tetapi soal keadilan ekonomi. Saya ingin memastikan ekonomi kerakyatan Kalbar tumbuh tangguh, inklusif, dan menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap penghargaan TPAKD Award 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kualitas program, sehingga semakin banyak masyarakat Kalimantan Barat memperoleh akses terhadap layanan keuangan formal.
















Discussion about this post