PONTIANAK – Polda Kalimantan Barat mengungkap 12 kasus penyalahgunaan minyak dan gas bumi (migas) serta bahan bakar minyak (BBM) ilegal sepanjang 1–20 Oktober 2026. Sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti lebih dari 8.000 liter BBM dan 50 tabung LPG bersubsidi.
Pengungkapan tersebut dilakukan Ditreskrimsus Polda Kalbar bersama jajaran polres di wilayah Kalimantan Barat. Dari total 12 kasus, dua di antaranya ditangani langsung oleh Ditreskrimsus Polda Kalbar.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin mengatakan, para tersangka diduga menyalahgunakan BBM bersubsidi dengan modus membeli bahan bakar secara berulang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menggunakan kendaraan yang tangkinya telah dimodifikasi.
“Modus operandi yang digunakan para pelaku adalah dengan membeli BBM bersubsidi secara berulang-ulang di SPBU menggunakan kendaraan yang tangkinya telah dimodifikasi. BBM hasil langsiran tersebut kemudian ditimbun dan dijual kembali ke pasaran atau pihak industri dengan harga jauh di atas HET demi meraup keuntungan pribadi,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers, Selasa (20/10/2026).
Ribuan Liter BBM Disita
Dari pengungkapan 12 kasus tersebut, polisi mengamankan 11 tersangka. Dua tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Mapolda Kalbar, sedangkan tersangka lainnya masih menjalani pemeriksaan.
Polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa 8.114 liter Pertalite, 20 liter solar, serta 50 tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram.
Kabidhumas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono mengimbau masyarakat tidak terlibat dalam praktik penyalahgunaan migas, baik sebagai pelaku maupun pihak yang mendukung kegiatan tersebut.
Menurutnya, penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi memicu kelangkaan dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
“Polda Kalbar mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak terlibat maupun mendukung kegiatan penyalahgunaan migas dalam bentuk apa pun. Ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga memicu kelangkaan yang berdampak langsung pada kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat luas,” ujar Bambang.
Terancam Penjara Enam Tahun
Para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Mereka terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
Polda Kalbar menyatakan penindakan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
















Discussion about this post