KUBU RAYA – Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam agenda strategis Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin.
Menteri Pertahanan tiba di Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Rabu (30/9/2026), untuk melaksanakan kunjungan kerja yang mencakup agenda pertahanan sekaligus pembahasan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Kedatangan Sjafrie disambut Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., bersama Danlanud Supadio Kubu Raya dan jajaran terkait.
Dari Bandara Supadio, Menhan bersama rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan Helikopter Puma milik TNI Angkatan Udara.
Di Kijing, agenda kunjungan berlangsung di atas kapal perang Japan Self-Defense Force (JSDF), JS Kunisaki.
Salah satu agenda penting dalam kunjungan tersebut adalah penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia, Satyalancana Dharma Samudera, kepada personel JSDF. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mereka di bidang pertahanan dan kemaritiman.
Momentum tersebut kemudian berlanjut dengan pertemuan bilateral terbatas antara Menteri Pertahanan RI dan pimpinan delegasi JSDF di ruang makan perwira atau wardroom JS Kunisaki.
Pertemuan ini menjadi bagian dari penguatan hubungan diplomasi pertahanan Indonesia dan Jepang, khususnya dalam kerja sama di sektor maritim.
Karhutla Jadi Perhatian
Tidak hanya membahas hubungan pertahanan dan kemaritiman, kunjungan Menhan ke Kalimantan Barat juga diisi dengan pembahasan mengenai persoalan kebakaran hutan dan lahan.
Rangkaian agenda selanjutnya berlangsung di Ruang VIP Baseops Lanud Supadio, Pontianak. Menhan bersama jajaran terkait mengikuti jamuan makan siang yang dirangkaikan dengan sesi brainstorming.
Dalam forum tersebut, pembahasan diarahkan pada pemutakhiran data serta penyusunan strategi penanganan Karhutla di Kalimantan Barat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penanganan Karhutla dilakukan berdasarkan data dan koordinasi lintas sektor, mengingat persoalan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Kunjungan Menteri Pertahanan RI ini sekaligus menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan unsur pertahanan dalam menghadapi tantangan strategis di Kalimantan Barat.
Melalui sinergi tersebut, agenda pertahanan dan penanganan Karhutla diharapkan dapat berjalan lebih terkoordinasi, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi persoalan yang berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan.
Discussion about this post