PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Norsan menekankan pentingnya langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kalimantan Barat.
Pertemuan itu dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalbar, para bupati dan wali kota se-Kalbar, jajaran perangkat daerah, instansi vertikal, Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, Badan Gizi Nasional, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Meski inflasi Kalimantan Barat masih berada dalam rentang sasaran nasional, Norsan mengingatkan seluruh pihak agar tidak terlena.
“Berdasarkan data, inflasi year-on-year Kalimantan Barat sebesar 2,24 persen. Angka ini patut disyukuri, namun memasuki semester kedua kita harus bekerja lebih waspada dan antisipatif,” ujarnya.
Menurut Norsan, keberhasilan pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, melainkan memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, pasokan yang cukup, dan distribusi yang lancar.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda. Saat ini, Kabupaten Sintang menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Kalimantan Barat, yakni 3,71 persen, disusul Kota Singkawang sebesar 2,13 persen.
Karena itu, ia meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat implementasi strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Selain itu, Norsan mengingatkan sejumlah risiko yang perlu diantisipasi pada semester kedua tahun ini, mulai dari gangguan distribusi akibat cuaca, fluktuasi harga komoditas pangan seperti cabai dan bawang merah, kendala logistik, hingga dampak perubahan pasokan BBM dan gas terhadap harga barang.
Ia pun meminta Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, serta seluruh instansi terkait memperkuat koordinasi untuk menjaga ketersediaan komoditas strategis, khususnya beras, cabai, dan bawang merah.
“Jangan menunggu harga naik baru kita bertindak, dan jangan menunggu pasokan langka baru kita mencari solusi. Sedia payung sebelum hujan, jangan sudah hujan baru mencari payung,” tegasnya.
BPS: Beras hingga Ikan Masih Dominasi Penyumbang Inflasi
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Saichudin, memaparkan sejumlah komoditas yang paling sering memicu inflasi sepanjang Januari hingga Juni 2026.
Menurutnya, minyak goreng dan ikan tongkol mengalami inflasi sebanyak empat kali dalam enam bulan terakhir. Sementara ikan kembung dan ikan baung bahkan mengalami kenaikan harga hingga lima kali dalam periode yang sama.
Selain itu, beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi juga masih menjadi komoditas yang rentan mengalami lonjakan harga.
Khusus komoditas beras, Kota Pontianak tercatat mengalami inflasi selama empat bulan berturut-turut. Tren serupa mulai terlihat di sejumlah daerah lain seiring bergesernya musim panen.
BPS juga mencatat margin perdagangan dan pengangkutan masih menjadi tantangan dalam pembentukan harga. Berdasarkan Survei Pola Perdagangan 2025, margin distribusi beras mencapai 18,17 persen, bawang putih 47,98 persen, dan daging sapi 21,82 persen.
“Intervensi pemerintah daerah untuk menekan margin perdagangan dapat menjadi salah satu langkah efektif menjaga harga di tingkat konsumen,” kata Saichudin.
Di akhir pemaparannya, Saichudin menyebut pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Barat telah mencapai 50,26 persen. Ia menegaskan sensus tersebut tidak berkaitan dengan perpajakan, melainkan untuk menyediakan data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan pemutakhiran program perlindungan sosial.
Discussion about this post