SANGGAU – Di balik geliat hilirisasi bauksit yang selama ini dipromosikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat, tersimpan cerita lain dari masyarakat di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau.
Penelitian terbaru Link-AR Borneo menemukan sederet persoalan, mulai dari dugaan praktik pembebasan lahan yang merugikan warga, minimnya manfaat ekonomi, hingga persoalan lingkungan yang dinilai belum terselesaikan.
Temuan itu dipaparkan Link-AR Borneo dalam laporan Action Research yang diluncurkan pada Senin, 29 Juni 2026. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, observasi lapangan, telaah dokumen, serta analisis citra satelit di tiga desa terdampak, yakni Pedalaman, Sebemban, dan Tanjung Bunut.
Peneliti Link-AR Borneo, Raden Deden Fajarullah, mengatakan narasi keberhasilan hilirisasi selama ini lebih banyak diukur dari investasi dan pertumbuhan industri. Sementara itu, menurut hasil riset mereka, masyarakat di sekitar kawasan tambang justru menghadapi perubahan besar terhadap ruang hidup, sumber penghidupan, hingga kualitas lingkungan.
“Di balik pertumbuhan ekonomi kawasan, terdapat berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang masih dirasakan masyarakat terdampak,” kata Deden, Senin (29/6/2026).
Harga Tanah Naik Setelah Warga Menolak
Salah satu temuan utama penelitian adalah pola pembebasan lahan yang disebut berulang di sejumlah desa. Berdasarkan hasil riset Link-AR Borneo, harga tanah pada tahap awal umumnya ditawarkan rendah, lalu meningkat berkali-kali lipat setelah warga melakukan penolakan atau negosiasi.
Di Desa Pedalaman, misalnya, pada awal pembebasan lahan tahun 2010 harga tanah basah disebut hanya ditawarkan Rp300 per meter persegi dan tanah kering Rp600 per meter persegi. Setelah proses negosiasi melalui Tim Sembilan, nilainya meningkat menjadi Rp6 juta per hektare untuk lahan basah dan Rp12 juta per hektare untuk lahan kering.
Pola serupa juga ditemukan di Dusun Cingka, Tanjung Bunut. Harga pembebasan lahan yang semula Rp1.200 per meter persegi pada 2010 meningkat menjadi Rp15.000-Rp17.000 per meter persegi pada 2020 setelah penolakan warga, lalu kembali naik menjadi Rp70.000 per meter persegi pada 2021.
Menurut Deden, pola kenaikan harga yang baru terjadi setelah adanya penolakan masyarakat mengindikasikan posisi tawar warga yang lemah dalam proses pembebasan lahan.
“Temuan kami menunjukkan nilai kompensasi berubah setelah ada resistensi masyarakat. Ini menjadi indikasi bahwa penawaran awal belum mencerminkan nilai lahan yang layak,” ujarnya.
Persetujuan Warga Dipertanyakan
Link-AR Borneo juga menyoroti dugaan tidak terpenuhinya prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam proses pengadaan lahan.
Dalam laporan tersebut disebutkan lahan komunal Tawang Beganjing di Dusun Beganjing dibeli tanpa melalui musyawarah menyeluruh dengan seluruh pemegang hak bersama.
Menurut Deden, temuan tersebut menjadi persoalan mendasar karena menyangkut hak masyarakat atas tanah adat maupun tanah komunal.
Penelitian itu menilai praktik tersebut belum sejalan dengan sejumlah standar internasional mengenai pertambangan yang bertanggung jawab, termasuk prinsip FPIC dalam pengambilan keputusan yang menyangkut ruang hidup masyarakat.
Lapangan Kerja Dinilai Belum Sebanding
Riset itu juga mencatat manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dinilai belum sebanding dengan luas konsesi maupun besarnya investasi.
Di Desa Tanjung Bunut, misalnya, penelitian mencatat hanya 16 warga bekerja di PT ANTAM dan delapan orang di PT Indonesia Chemical Alumina (PT ICA). Di Desa Sebemban hanya enam orang yang bekerja di perusahaan, sedangkan mayoritas warga tetap menggantungkan hidup pada pertanian.
Sementara di Desa Pedalaman sekitar 300 warga bekerja di perusahaan maupun vendor, namun sebagian besar berstatus pekerja kontrak atau alih daya.
Selain itu, sejumlah program ekonomi masyarakat disebut mengalami perubahan. Usaha katering kelompok perempuan yang sebelumnya dikelola warga, menurut laporan tersebut, dialihkan kepada koperasi internal perusahaan. Program beasiswa CSR juga disebut semakin terbatas karena hanya menyasar siswa berprestasi akademik.
Dugaan Pencemaran Lingkungan
Aspek lingkungan menjadi temuan lain yang disorot.
Penelitian Link-AR Borneo mencatat adanya keluhan masyarakat mengenai dugaan penurunan kualitas air Sungai Kapuas, debu tambang, serta asap dari pembakaran batu bara.
Laporan itu juga mencatat peristiwa jebolnya tanggul limbah PT ICA pada 2013 dan tanggul limbah PT ANTAM pada 2023. Berdasarkan keterangan warga yang dihimpun peneliti, dua kejadian tersebut menyebabkan air sungai menjadi sangat keruh.
Selain itu, warga Dusun Piasak melaporkan munculnya keluhan gatal-gatal dan gangguan pernapasan. Penelitian juga mencatat hasil tangkapan ikan di sepanjang Sungai Kapuas disebut menurun dibandingkan sebelum aktivitas pertambangan berkembang.
Namun demikian, Deden menegaskan seluruh dugaan pencemaran tersebut tetap memerlukan verifikasi melalui pengujian laboratorium independen oleh instansi berwenang.
“Kami mendorong adanya audit dan uji kualitas air maupun udara secara independen agar seluruh dugaan ini dapat dipastikan secara ilmiah,” katanya.
Bukaan Tambang Terus Meluas
Melalui analisis citra satelit, Link-AR Borneo mencatat luas bukaan tambang mencapai sekitar 444 hektare pada 2018, kemudian 355 hektare pada 2022, dan meningkat menjadi sekitar 650 hektare pada 2025. Total akumulasi bukaan tambang sejak 2018 disebut mencapai 1.449 hektare.
Sebagian wilayah operasi juga disebut beririsan dengan Kawasan Hidrologis Gambut Sungai Kapuas yang memiliki fungsi penting sebagai penyimpan karbon dan pengatur tata air.
Di sisi lain, penelitian menilai upaya reklamasi lahan bekas tambang belum menunjukkan hasil optimal karena masih ditemukan kegagalan penanaman dan rendahnya insentif bagi kelompok masyarakat yang terlibat.
Berdasarkan seluruh temuan tersebut, Link-AR Borneo mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola industri bauksit di Tayan Hilir. Organisasi itu juga meminta PT ANTAM dan PT ICA meningkatkan transparansi, membuka dialog yang lebih luas dengan masyarakat, memperkuat pengelolaan limbah, serta memastikan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk penerapan prinsip FPIC dalam setiap proses pembebasan lahan.
Hingga laporan penelitian ini dipublikasikan, tanggapan resmi dari PT ANTAM maupun PT Indonesia Chemical Alumina atas temuan-temuan Link-AR Borneo belum disampaikan.
Discussion about this post