BALIKPAPAN – Di tengah dinamika ekonomi nasional dan global, Provinsi Kalimantan Barat justru menunjukkan laju yang kian mantap. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan, Kalbar tak hanya mampu menjaga stabilitas, tetapi juga melesat lewat inovasi kebijakan yang berdampak nyata.
Prestasi itu terkonfirmasi dalam ajang Awarding Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan 2026 di Balikpapan, Selasa (5/5/2026). Kalbar sukses memborong dua penghargaan sekaligus: Terbaik I bidang Entrepreneur Government melalui skema creative financing, serta Terbaik I dalam kategori Pengendalian Inflasi Daerah se-Kalimantan.
Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa strategi pembangunan Kalbar tidak sekadar administratif, melainkan adaptif dan inovatif.
Gubernur Ria Norsan menegaskan, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen daerah.
“Ini bukan hanya prestasi pemerintah, tapi keberhasilan bersama masyarakat Kalimantan Barat,” ujarnya.
Inflasi Terkendali, Daya Beli Terjaga
Salah satu kunci keberhasilan Kalbar terletak pada pengendalian inflasi yang efektif. Sepanjang 2025, inflasi berhasil ditekan di angka 1,85 persen masuk kategori sangat rendah. Meski sempat naik ke kisaran 3,0–3,3 persen di awal 2026, kondisi tersebut dinilai sebagai efek musiman akibat lonjakan permintaan saat hari besar.
Untuk menjaga stabilitas harga, Pemprov Kalbar menggencarkan berbagai langkah konkret, mulai dari Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, distribusi beras SPHP, hingga pemantauan langsung harga di pasar tradisional. Kolaborasi dengan Bulog dan Bapanas juga diperkuat demi menjaga pasokan pangan tetap aman.
Langkah ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang tetap terjaga, sekaligus menekan angka kemiskinan.
Ekonomi Tumbuh, Digitalisasi Melonjak
Kinerja ekonomi Kalbar juga menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi naik dari 5,00 persen pada 2024 menjadi 5,59 persen di 2025, dan diproyeksikan stabil di atas 5 persen pada 2026.
Peningkatan ini didorong oleh geliat investasi dan transformasi UMKM ke ekosistem digital. Indikatornya terlihat jelas: penggunaan QRIS melonjak 76 persen, transaksi e-commerce tumbuh 33,82 persen, dan kredit UMKM meningkat.
Pendekatan entrepreneur government menjadi pembeda. Pemerintah tak lagi sekadar regulator, tetapi juga motor penggerak ekonomi dengan menggali sumber pembiayaan alternatif di luar APBD serta memperkuat kemitraan dengan swasta dan perbankan.
Kemiskinan Turun, Pengangguran Jadi PR
Di sektor sosial, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 6,25 persen pada 2024 menjadi 6,16 persen di 2025. Program intervensi gizi bagi ibu hamil dan balita serta penguatan ketahanan pangan lokal menjadi faktor penting dalam capaian ini.
Namun, tantangan masih ada. Tingkat pengangguran tercatat stagnan di angka 4,23 persen. Pemerintah pun mulai mengarahkan fokus pada penciptaan lapangan kerja, terutama melalui optimalisasi CSR dan penguatan UMKM sebagai penyerap tenaga kerja.
Tak Berpuas Diri, Dorong Daerah Berinovasi
Meski meraih prestasi gemilang, Ria Norsan menegaskan Kalbar tidak boleh terlena. Ia justru mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk terus berinovasi, khususnya dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, serta penguatan tata kelola keuangan.
“Tantangan kita berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ini membuka lebih banyak lapangan kerja. Masyarakat harus menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penonton,” tegasnya.
Dengan fondasi ekonomi yang semakin kokoh dan arah kebijakan yang progresif, Kalimantan Barat kini tak hanya menjaga stabilitas tetapi juga bersiap melompat lebih jauh di panggung pembangunan nasional.
Discussion about this post