PONTIANAK – Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah laporan polisi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terbanyak di Indonesia. Polri mencatat 68 laporan polisi yang ditangani Polda Kalbar dalam penegakan hukum terhadap pelaku karhutla perorangan.
Angka tersebut menempatkan Kalbar di atas Riau dengan 59 laporan, Kalimantan Tengah 43 laporan, Sumatera Selatan 42 laporan, dan Kalimantan Timur 30 laporan.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan, tingginya jumlah perkara yang ditangani di Kalbar menjadi salah satu alasan jajaran Bareskrim turun langsung ke provinsi tersebut untuk menyampaikan perkembangan penegakan hukum karhutla.
“Polda yang paling banyak membuat laporan polisi atau memproses tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yaitu Polda Kalbar sebanyak 68 laporan polisi,” kata Asep dalam konferensi pers di Pontianak.
Secara nasional, Polri telah menerbitkan 287 laporan polisi terkait dugaan karhutla yang melibatkan pelaku perorangan. Luas lahan terbakar dalam perkara-perkara tersebut mencapai 5.859,12 hektare.
Dari penanganan itu, polisi menetapkan 245 orang sebagai tersangka.
Asep menjelaskan, modus yang ditemukan antara lain membuka lahan dengan cara membakar, baik secara sengaja maupun akibat kelalaian yang menyebabkan kebakaran meluas.
Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana sesuai perbuatan masing-masing, termasuk Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Kehutanan.
Polri menegaskan penegakan hukum akan terus dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation, yakni penyidikan berbasis bukti ilmiah, untuk memastikan pertanggungjawaban pelaku sesuai ketentuan hukum.
Penanganan karhutla juga menyasar korporasi. Dalam perkara yang melibatkan perusahaan, Polri mencatat 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare dan menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka.
Data tersebut menunjukkan penanganan karhutla tidak hanya menyasar pembakaran lahan oleh individu, tetapi juga dugaan pelanggaran kewajiban pencegahan kebakaran oleh perusahaan pemegang izin usaha.
















Discussion about this post