PONTIANAK – Pengaturan lalu lintas angkutan barang di koridor duplikasi Jembatan Kapuas I, Pontianak, resmi diberlakukan secara permanen.
Truk roda enam bermuatan dari arah Kubu Raya menuju Pontianak diarahkan melintasi Jembatan Kapuas II, sementara kendaraan kosong diperbolehkan melewati duplikasi Kapuas I setelah menyelesaikan aktivitas bongkar muat.
Kebijakan ini disepakati Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah daerah, kepolisian, dan sejumlah pemangku kepentingan setelah mengevaluasi pelaksanaan uji coba rekayasa lalu lintas.
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Mitigasi Isu Strategis Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas yang dipimpin Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (27/10/2026).
Dalam pengaturan tersebut, jam operasional angkutan barang ditetapkan pukul 08.00–15.00 WIB. Pengaturan waktu ini ditujukan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, terutama pada sore hari.
Rapat koordinasi turut melibatkan Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, kepolisian, instansi perhubungan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), PT Pelindo, serta organisasi dan asosiasi transportasi dan logistik. Kesepakatan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penerapan permanen.
Berdasarkan hasil evaluasi, pemanfaatan akses duplikasi Jembatan Kapuas I mampu memangkas jarak perjalanan dari 16,4 kilometer dengan waktu tempuh sekitar 49 menit menjadi 2,3 kilometer atau sekitar enam menit.
Uji coba juga menunjukkan arus lalu lintas tetap stabil tanpa menimbulkan titik kemacetan baru. Selain mendukung mobilitas masyarakat, akses tersebut dinilai penting untuk memperlancar distribusi kebutuhan vital, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan air bersih.
Pengaturan lalu lintas ini merupakan bagian dari optimalisasi akses duplikasi Jembatan Kapuas I sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Kalbar Nomor 500.10.3.2/598/DISHUB-B.
Gubernur Ria Norsan menekankan pentingnya kedisiplinan pengguna jalan dalam mendukung penerapan kebijakan tersebut. Kejelasan aturan operasional, kelengkapan rambu, serta pengawasan dan evaluasi berkala juga diperlukan agar pengaturan berjalan efektif.
Di luar rekayasa lalu lintas, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi kemacetan di Pontianak dan Kubu Raya. Dalam jangka pendek, perbaikan dermaga penyeberangan Bardanadi dan Siantan direncanakan masuk penganggaran 2027 agar layanan feri dapat kembali menjadi alternatif transportasi masyarakat.
Untuk jangka panjang, sejumlah rencana infrastruktur turut dibahas, antara lain pembangunan Jembatan Kapuas III, Jembatan Garuda yang direncanakan sebagai jembatan berbayar, pelebaran jalan utama, dan pembangunan jalur alternatif.
Adapun rencana pengembangan jembatan eksisting, termasuk duplikasi Jembatan Kapuas II dan pembangunan flyover, masih memerlukan kajian teknis lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi Kalbar berharap pengaturan permanen tersebut dapat menjaga kelancaran arus kendaraan, mendukung distribusi logistik, dan memperkuat konektivitas Pontianak–Kubu Raya.
















Discussion about this post