PONTIANAK – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang, api berasal dari dalam konsesi, hingga minimnya sarana pemadam menjadi alasan Polri merekomendasikan pencabutan izin 23 korporasi yang diduga terkait karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.
Rekomendasi tersebut merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri bersama jajaran kepolisian daerah terhadap perkara karhutla.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan, rekomendasi pencabutan izin diberikan berdasarkan sejumlah indikator yang ditemukan penyidik selama proses penanganan perkara.
“Kasus kebakarannya berulang. Kemudian asal apinya dari dalam wilayah konsesi perkebunan itu sendiri, sarana dan prasarana tidak memadai, serta luas lahan terbakar lebih dari 500 hektare,” kata Asep dalam konferensi pers penanganan karhutla di Pontianak.
Menurut dia, penyidik mendalami kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran, termasuk ketersediaan sarana pemantauan, sumber air, peralatan pemadam, personel, serta anggaran penanganan karhutla.
Perusahaan pemegang izin usaha, kata dia, memiliki kewajiban mencegah kebakaran di wilayah operasionalnya. Kewajiban tersebut mencakup penyediaan menara pemantau api, CCTV, embung, peralatan pemadam, hingga pelatihan personel secara berkala.
Polri mencatat, penanganan perkara karhutla terhadap korporasi telah mencapai 104 laporan polisi dengan total luas lahan terbakar 29.168,78 hektare. Sebanyak 20 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka.
Asep menegaskan, proses hukum terhadap korporasi masih berjalan dan jumlah tersangka berpotensi bertambah seiring perkembangan penyidikan.
Langkah penegakan hukum tersebut, menurut dia, merupakan bentuk komitmen Polri untuk tidak menoleransi kebakaran hutan dan lahan, baik yang terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian.
Polri juga berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan penanganan karhutla tidak berhenti pada proses pidana, tetapi turut menyasar aspek perizinan dan tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan lingkungan.
















Discussion about this post