PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai menyiapkan Bluebook Infrastruktur untuk memetakan proyek-proyek prioritas yang membutuhkan dukungan pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penyusunan dokumen tersebut dimatangkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalbar melalui Rapat Program Prioritas Kajian Bluebook Infrastruktur di Ruang Audio Visual Bapperida Kalbar, Rabu (30/9/2026).
Rapat dipimpin Kepala Bapperida Kalbar Linda Purnama dan diikuti perangkat daerah terkait, akademisi, peneliti, perekayasa, serta perencana.
Linda mengatakan, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kalbar masih cukup besar. Infrastruktur diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
Namun, kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan. Tidak seluruh kebutuhan pembangunan dapat dibiayai melalui APBD.
“Kebutuhan pembangunan infrastruktur masih cukup besar, sementara kemampuan fiskal pemerintah daerah terbatas. Karena itu, kita perlu mencari alternatif pembiayaan,” kata Linda dalam rapat tersebut.
Menurut dia, dukungan pendanaan dari APBN juga semakin selektif karena harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di berbagai daerah.
Kondisi itu mendorong Pemprov Kalbar menyiapkan skema pembiayaan yang lebih beragam. Salah satunya melalui Bluebook Infrastruktur.
Dokumen tersebut nantinya memuat proyek-proyek infrastruktur prioritas yang dikaji secara komprehensif, termasuk dari aspek kebutuhan, kelayakan, serta potensi pembiayaannya.
Dengan demikian, proyek yang masuk Bluebook diharapkan tidak hanya siap dari sisi perencanaan, tetapi juga memiliki dasar kajian yang memadai untuk ditawarkan kepada calon sumber pendanaan.
Sumber pembiayaan yang dijajaki tidak terbatas pada APBD dan APBN. Pemprov Kalbar membuka peluang dukungan melalui kerja sama pembangunan, lembaga pembiayaan, maupun mitra pembangunan lainnya.
“Jadi, proyek-proyek prioritas ini kita siapkan secara matang agar memiliki peluang mendapatkan dukungan pembiayaan dari berbagai sumber,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut turut dibahas penentuan program infrastruktur yang akan menjadi prioritas kajian dalam penyusunan Bluebook.
Pembahasan melibatkan sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kalbar, akademisi Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura, serta peneliti, perekayasa, dan perencana di lingkungan Bapperida Kalbar.
Discussion about this post