PONTIANAK – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta air payau kembali menjadi persoalan yang harus dihadapi masyarakat Kalimantan Barat setiap musim kemarau. Pemerintah Provinsi Kalbar kini mendorong penanganan yang lebih jauh, bukan sekadar memadamkan api atau membagikan air ketika krisis sudah terjadi.
Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan meminta persoalan tersebut diantisipasi melalui langkah konkret dan terencana sejak sebelum bencana terjadi.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Mitigasi Karhutla Provinsi Kalbar di Ruang Arwana, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (24/9/2026).
Menurut Krisantus, karhutla dan air payau bukan persoalan baru. Keduanya berulang hampir setiap tahun dengan tingkat dampak yang berbeda. Karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu menyiapkan strategi jangka panjang.
“Terlepas dari adanya El Nino di tahun 2026 ini yang menyebabkan tingginya potensi kebakaran, tentunya kita juga harus bersiap sedia dengan berbagai langkah mitigasi untuk mencegah kembali terulangnya bencana karhutla sebesar ini di tahun yang akan datang,” kata Krisantus.
Ia menilai dampak karhutla jauh lebih luas dibanding sekadar persoalan lingkungan. Asap dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, mengganggu kegiatan belajar, transportasi, penerbangan, perekonomian hingga aktivitas pemerintahan.
Hal serupa terjadi pada persoalan air payau yang kerap muncul saat musim kemarau. Kondisi tersebut dapat mengganggu ketersediaan air baku bagi masyarakat.
“Air payau setiap tahun. Asap setiap tahun, walaupun tingkat keparahannya tidak seperti tahun ini,” ujarnya.
Tak Bisa Lagi Menunggu Api Muncul
Krisantus menegaskan penanganan karhutla tidak boleh selalu dimulai ketika titik api sudah muncul. Pencegahan dan kesiapsiagaan harus diperkuat agar pemerintah memiliki waktu dan kemampuan lebih besar untuk mengantisipasi kebakaran.
“Tentu kita tidak bisa berdiam diri. Mari kita memberikan sumbang saran, pemikiran yang konstruktif, holistik, dalam rangka mencari langkah-langkah konkret ke depan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Pemprov Kalbar mengumpulkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, Forkopimda, akademisi, BMKG, BRGM hingga perwakilan perusahaan perkebunan.
Krisantus mendorong setidaknya tiga hal menjadi perhatian dalam mitigasi karhutla, yakni memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan, memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi dan menangani kebakaran lebih cepat.
Menurutnya, pola penanganan juga perlu bergeser. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman saat api sudah meluas atau bantuan air bersih ketika masyarakat sudah mengalami krisis.
Air Payau Juga Perlu Solusi Jangka Panjang
Selain karhutla, persoalan air payau menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Krisantus mendorong pemerintah menyiapkan infrastruktur yang dapat menjadi cadangan air baku saat musim kemarau, termasuk pembangunan reservoir dan sarana penampungan air.
Ia juga meminta dilakukan kajian terhadap pembangunan instalasi pengolahan air payau menjadi air tawar sebagai salah satu opsi jangka panjang.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak terus bergantung pada solusi darurat setiap kali musim kemarau datang.
“Harapan kita, apa yang kita bahas hari ini tidak berhenti pada rapat saja. Harus ada langkah konkret yang bisa kita tindak lanjuti bersama,” ujarnya.
Krisantus berharap koordinasi lintas sektor yang dibangun melalui rakor tersebut menghasilkan program yang bisa dijalankan sebelum karhutla dan krisis air kembali terjadi.
Dengan begitu, penanganan tidak lagi sebatas merespons bencana, tetapi mulai diarahkan pada pencegahan dan pengurangan risiko sejak dini.
Discussion about this post