KUBU RAYA – Persoalan air bersih di Kalimantan Barat tidak cukup hanya diatasi dengan membagikan air saat kondisi darurat. Pemerintah Provinsi Kalbar mulai mendorong solusi yang lebih permanen menyusul persoalan air payau yang kembali terjadi di sejumlah wilayah.
Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) segera mengkaji pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional yang dapat melayani kebutuhan air bersih lintas kabupaten.
Dorongan itu disampaikan Krisantus saat meninjau instalasi pengolahan air bersih milik Palang Merah Indonesia (PMI) Kalbar di kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) Patria Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Selasa (22/9/2026).
Di lokasi tersebut, Krisantus melihat langsung proses pengolahan air baku hingga menjadi air yang lebih jernih sebelum didistribusikan kepada masyarakat menggunakan truk tangki.
Ia mengapresiasi langkah PMI Kalbar yang ikut membantu pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di tengah kondisi darurat.
“Selama ini kalau kita mendengar PMI, yang terbayang adalah urusan darah. Orang kekurangan darah, rumah sakit membutuhkan darah, pasien membutuhkan darah, semuanya menghubungi PMI,” kata Krisantus.
Namun, menurutnya, peran PMI kini berkembang dengan ikut menjawab persoalan kebutuhan air bersih.
“Tetapi kali ini bukan hanya darah. PMI juga menyediakan air bersih. Ini sebuah inovasi yang luar biasa dan patut kita apresiasi,” ujarnya.
Air yang telah melalui proses pengolahan kemudian ditampung dan diangkut menggunakan truk untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Krisantus mengatakan air tersebut sudah jernih dan dapat digunakan untuk kebutuhan masyarakat, dengan catatan harus dimasak terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.
“Hari ini saya juga melepas air yang sudah dilakukan pengolahan. Airnya sudah jernih dan layak digunakan masyarakat, dengan catatan sebelum dikonsumsi harus dimasak terlebih dahulu,” jelasnya.
Tak Bisa Terus Mengandalkan Penanganan Darurat
Meski mengapresiasi langkah PMI, Krisantus menilai distribusi air bersih hanya menjadi solusi sementara.
Ia menyoroti persoalan air PDAM yang berubah payau hingga terasa asin ketika kondisi kekeringan terjadi. Persoalan tersebut, kata dia, bukan kejadian baru karena berulang hampir setiap tahun.
“Bencana seperti ini terjadi hampir setiap tahun. Walaupun tidak selalu separah sekarang, tetapi persoalan air payau tetap terjadi,” tegasnya.
Kondisi air yang semakin asin juga dinilai dapat menimbulkan dampak lain bagi masyarakat.
Selain mengganggu kebutuhan sehari-hari, air payau disebut dapat mempercepat kerusakan sejumlah peralatan rumah tangga yang bersentuhan dengan air, termasuk mesin dan pompa.
“Kalau sekarang airnya terasa asin. Biasanya mungkin tidak terlalu asin seperti sekarang. Tetapi jelas berdampak kepada masyarakat, termasuk peralatan rumah tangga, mesin, pompa dan peralatan lainnya yang bisa menjadi lebih cepat rusak,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah provinsi ingin mulai menggeser pola penanganan dari respons darurat menuju pembangunan infrastruktur air bersih yang berkelanjutan.
Krisantus meminta Bapperida Kalbar segera menyusun kajian pembangunan SPAM Regional yang dapat memasok air bersih untuk beberapa kabupaten.
“Ke depan saya meminta kepada Bapperida, yang tadi juga hadir, untuk segera membuat pengkajian bagaimana kita bisa memprogramkan satu SPAM regional yang dapat melayani beberapa kabupaten untuk menyediakan air bersih,” katanya.
Menurut Krisantus, kajian tersebut tidak boleh kembali ditunda karena persoalan yang sama terus muncul setiap tahun.
“Ini harus segera kita lakukan. Tidak bisa lagi menunggu-nunggu, karena persoalan ini terjadi setiap tahun,” tegasnya.
Siap Bawa Persoalan ke Pemerintah Pusat
Krisantus juga menyatakan Pemprov Kalbar siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari dukungan pembangunan infrastruktur SPAM.
Ia bahkan menyatakan kesiapannya menemui kementerian terkait agar persoalan air bersih di Kalbar mendapat perhatian dalam pembangunan infrastruktur jangka panjang.
“Saya siap mendampingi, menemui kementerian di pemerintah pusat untuk memperjuangkan persoalan yang terjadi setiap tahun ini,” ungkapnya.
Menurutnya, pola penganggaran juga perlu mulai diarahkan pada pembangunan solusi permanen. Selama ini, anggaran banyak terserap ketika persoalan sudah muncul dan masyarakat membutuhkan bantuan air bersih.
“Daripada setiap tahun kita hanya mengeluarkan anggaran untuk penanganan, kenapa kita tidak mencari solusi jangka panjang untuk penyediaan air bersih, air yang tidak payau bagi masyarakat,” pungkasnya.
Peninjauan tersebut turut dihadiri jajaran PMI Kalbar, Bapperida Kalbar dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari koordinasi pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat sekaligus penjajakan solusi jangka panjang melalui SPAM Regional.
Discussion about this post