PONTIANAK — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan diperketat menyusul meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalbar.
Norsan juga meminta aparat tidak ragu melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja membakar lahan, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan minim hujan.
“Jangan dulu membakar lahan pada saat panas ini. Yang membakar ini bukannya peladang, tapi masyarakat Kalimantan Barat,” kata Norsan seusai memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Kantor BPBD Kalimantan Barat, Selasa (1/9/2026).
Norsan mencontohkan kebakaran yang terjadi di kawasan Lintang Batang, Kabupaten Kubu Raya. Menurut dia, lahan yang terbakar di lokasi tersebut bukan merupakan kawasan perladangan.
“Kita lihat kemarin di daerah Lintang Batang terbakar itu tidak ada ladang. Mohon penegakan hukumnya kalau bisa benar-benar ditegakkan dan benar-benar diawasi,” ujarnya.
Norsan mengatakan pembakaran lahan dengan alasan menghemat biaya justru dapat menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
“Dengan cara membakar itu dengan harapan bahwa kebunnya tidak perlu ditebas lagi dan tidak perlu keluar biaya besar, tapi menimbulkan penderitaan bagi orang lain,” katanya.
Ia menyoroti dampak asap karhutla terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Norsan, kabut asap dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan bagi warga yang terpapar.
“Berapa banyak yang menderita karena ISPA,” ujarnya.
Pencegahan harus dilakukan sejak dini
Norsan meminta pemerintah daerah tidak menunggu kebakaran terjadi untuk bergerak. Pencegahan, kata dia, harus dilakukan sejak memasuki musim kemarau.
Sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan spanduk larangan membakar, hingga pengawasan lapangan perlu diperkuat untuk mencegah munculnya titik api baru.
“Pencegahan bisa juga kita lakukan dengan sosialisasi, kemudian kita buat spanduk atau buat ajakan untuk tidak membakar dan lain sebagainya,” kata Norsan.
Ia menilai langkah tersebut semestinya sudah dilakukan karena kondisi kemarau dapat diprediksi.
“Harusnya itu yang dilakukan karena sudah tahu musim kemarau dari BMKG sehingga BPBD mulai bergerak,” ujarnya.
Pemantauan titik panas diperkuat
Sebelumnya, Norsan memimpin rapat koordinasi bersama instansi terkait dan sejumlah OPD di Kantor BPBD Kalbar untuk membahas percepatan penanganan karhutla.
Setelah rapat, ia memantau kondisi terkini melalui Command Center Pusdalops BPBD Kalbar. Sejumlah titik panas terdeteksi tersebar di beberapa kabupaten.
Norsan kemudian meninjau salah satu lokasi yang terindikasi terdapat titik panas di Kabupaten Kubu Raya.
Selain memperkuat pencegahan, pemerintah akan meningkatkan patroli dan pemantauan lapangan, memperkuat posko siaga, serta mengoptimalkan pemadaman, termasuk melalui operasi water bombing di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Norsan menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, relawan, dan masyarakat harus terlibat dalam mencegah kebakaran meluas.
Menurut dia, pencegahan menjadi kunci karena karhutla tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat akibat paparan asap.
Discussion about this post