JAKARTA – Hutan Kalimantan Barat tak lagi hanya dipandang sebagai benteng pelestarian lingkungan. Ke depan, kawasan hutan juga berpotensi menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah dan masyarakat melalui skema perdagangan karbon.
Hal itu ditegaskan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, usai menghadiri peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub dan penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan terkait perdagangan karbon di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (6/7).
Menurut Norsan, Kalimantan Barat memiliki salah satu kawasan hutan terluas di Indonesia sehingga memiliki peluang besar menjadi pemain penting dalam perdagangan karbon nasional.
“Kalbar memiliki potensi hutan yang sangat besar. Ini bukan hanya tentang menjaga kelestarian alam, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui perdagangan karbon,” ujarnya.
Ia menilai kehadiran Indonesia Forestry Carbon Hub menjadi tonggak penting dalam pengelolaan karbon yang lebih modern, transparan, dan berkelanjutan. Melalui sistem tersebut, manfaat ekonomi dari jasa lingkungan hutan diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar kawasan hutan.
Menurut Norsan, perdagangan karbon merupakan salah satu instrumen yang mampu menjembatani kepentingan pelestarian lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi hijau.
“Kami ingin hutan tetap lestari, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan nilai ekonomi nyata bagi masyarakat dan daerah melalui mekanisme perdagangan karbon yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Ia juga memastikan Pemerintah Provinsi Kalbar siap mendukung penuh implementasi perdagangan karbon di daerah, mulai dari memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat hingga mempermudah proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Raja Juli Antoni mengatakan peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub menandai babak baru pengelolaan perdagangan karbon sektor kehutanan di Indonesia.
Menurutnya, sektor kehutanan menjadi tulang punggung pencapaian target penurunan emisi nasional sekaligus target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
“Indonesia Forestry Carbon Hub bukan sekadar seremoni. Ini adalah langkah nyata untuk memastikan hutan Indonesia tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga menjadi aset ekonomi hijau yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Raja Juli.
Ia menjelaskan, platform tersebut akan menjadi pusat data nasional yang memantau penyerapan karbon dari kawasan hutan secara terintegrasi. Sistem itu juga dirancang untuk mencegah praktik double countingsekaligus meningkatkan kepercayaan pasar karbon internasional terhadap kredit karbon Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Hashim Djojohadikusumo menyebut Indonesia Forestry Carbon Hub sebagai bukti keseriusan pemerintah membangun ekosistem perdagangan karbon yang kredibel.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga mitra internasional.
“Masyarakat internasional kini mulai percaya bahwa Indonesia tidak hanya memiliki komitmen terhadap perubahan iklim, tetapi juga mampu menghadirkan implementasi nyata. Ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan karbon dunia,” pungkasnya.
Discussion about this post