Pemprov Kalbar Genjot Potensi Daerah, Harisson: Jangan Bergantung Dana Pusat

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong penguatan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan dan kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. H. Harisson, M.Kes., saat menghadiri Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) 2026 di Ballroom Dana Rote, Balai Kartini Jakarta, Senin (25/5/2026).

Forum yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI tersebut mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor” dan dihadiri pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, hingga pelaku jasa keuangan.

Harisson menegaskan, Kalimantan Barat tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pusat di tengah kondisi fiskal yang dinamis.

Menurutnya, daerah harus mampu menggali dan mengembangkan potensi unggulan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menciptakan kesejahteraan masyarakat.

“Di tengah kondisi fiskal saat ini, termasuk adanya penurunan dana transfer ke daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus terus berinovasi. Kita tidak bisa hanya bergantung pada dana pusat, tetapi harus mampu menggali potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.

Ia menyebut Kalbar memiliki potensi besar di berbagai sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, hingga UMKM berbasis produk lokal.

Menurut Harisson, tugas pemerintah daerah bukan hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi memastikan seluruh potensi tersebut mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

“Kalbar memiliki banyak potensi unggulan yang bisa terus dikembangkan. Pemerintah harus memastikan potensi tersebut dikelola maksimal agar mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Harisson juga menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran pemerintah. Ia menilai setiap program pembangunan harus benar-benar berdampak terhadap peningkatan produktivitas masyarakat.

“Kalau produktivitas meningkat, maka kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat,” jelasnya.

Selain itu, ia mendorong penguatan sinergi pembiayaan antara pemerintah daerah dengan OJK, Bank Kalbar, dan perbankan nasional agar produk unggulan daerah memiliki daya saing lebih besar.

“Pemerintah daerah harus mampu membangun kolaborasi pembiayaan dengan OJK, Bank Kalbar, maupun bank-bank Himbara agar produk-produk unggulan daerah bisa berkembang lebih besar,” ungkapnya.

Penguatan sektor UMKM juga menjadi perhatian utama Pemprov Kalbar. Harisson berharap produk lokal Kalbar mampu menembus pasar yang lebih luas dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

“UMKM harus terus didorong agar naik kelas. Kita ingin produk-produk lokal Kalbar semakin berkembang dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan pengembangan ekonomi daerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Menurutnya, sektor jasa keuangan harus hadir sebagai akselerator pembangunan melalui pembiayaan yang inklusif dan tepat sasaran, terutama bagi sektor unggulan berbasis potensi lokal.

“Kita membutuhkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi baru yang lebih kuat. Karena itu sektor jasa keuangan harus hadir mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menilai pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kalau daerah tumbuh baik, maka nasional juga akan ikut kuat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi digital dan penguatan pembiayaan UMKM sebagai langkah mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah di seluruh Indonesia.