PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyusun aturan pelaksana pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Regulasi ini diharapkan memberi kepastian hukum bagi peladang sekaligus memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, aturan tersebut harus mampu mengakomodasi tradisi berladang masyarakat tanpa mengabaikan keselamatan lingkungan.
“Perda ini bertujuan melindungi peladang, bukan mempersulit masyarakat. Kita ingin masyarakat tetap bisa menjalankan tradisi berladang sesuai kearifan lokal, tetapi dengan tata cara yang aman dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka konsultasi publik Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal di Hotel Novotel Pontianak, Selasa (27/10/2026).
Menurut Ria Norsan, aturan pelaksana tersebut perlu mengatur secara terperinci tata cara pembukaan lahan, kewajiban pelaporan, pembuatan sekat atau batas lahan, serta pengawasan api hingga benar-benar padam.
Ketentuan mengenai luas dan peruntukan lahan juga harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Dengan pedoman yang jelas, masyarakat diharapkan dapat menjalankan aktivitas berladang tanpa mengabaikan upaya pencegahan kebakaran.
Ia menekankan, penyusunan regulasi tidak cukup hanya memperjelas ketentuan hukum. Pemerintah juga perlu memastikan aturan tersebut dapat diterapkan sesuai kondisi di lapangan melalui sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat.
“Kita ingin menghasilkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diterapkan. Kepentingan masyarakat yang berladang harus diperhatikan, begitu juga upaya menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran,” katanya.
Konsultasi publik ini diinisiasi Pemprov Kalbar melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura bekerja sama dengan Yayasan Sangga Bumi Lestari. Kegiatan tersebut melibatkan organisasi perangkat daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk menghimpun masukan terhadap rancangan regulasi.
Pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah desa, lembaga adat, akademisi, serta organisasi masyarakat diharapkan turut memberikan masukan agar aturan yang disusun sesuai dengan kebutuhan peladang dan kondisi di daerah.
Melalui penyusunan Rapergub ini, Pemprov Kalbar berupaya menyelaraskan perlindungan terhadap tradisi dan penghidupan masyarakat dengan kepastian hukum serta pencegahan karhutla.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam membuka lahan perladangan secara aman, tertib, dan bertanggung jawab.
















Discussion about this post