JAKARTA – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan mendorong Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) semakin kuat mengawal kepentingan daerah dalam setiap kebijakan nasional.
Bagi Kalimantan Barat, dukungan tersebut dinilai penting untuk mendorong percepatan pembangunan, khususnya infrastruktur, wilayah perbatasan, dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Harapan itu disampaikan Ria Norsan saat menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa ke-4 DPD RI dalam rangka penyampaian Laporan Kinerja DPD RI Tahun Sidang 2025–2026 sekaligus peringatan HUT ke-22 DPD RI di Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Menurut Norsan, DPD RI memiliki posisi strategis sebagai representasi daerah dalam sistem ketatanegaraan. Karena itu, kinerja para senator harus mampu memberikan dampak nyata terhadap kepentingan masyarakat di daerah yang mereka wakili.
“Alhamdulillah, hari ini kita menghadiri ulang tahun DPD RI yang ke-22. Semoga dengan usia yang semakin matang, para senator dari daerah semakin solid memperjuangkan aspirasi daerah masing-masing demi kemajuan daerah,” ujar Norsan.
Ia pun menyampaikan ucapan selamat kepada DPD RI yang memasuki usia ke-22.
“Selamat ulang tahun ke-22 DPD RI. DPD RI dari daerah untuk Indonesia,” lanjutnya.
Perjuangkan Kepentingan Kalbar
Norsan menilai penyampaian laporan kinerja DPD RI bukan sekadar agenda kelembagaan, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat sejauh mana aspirasi daerah dapat dikawal dalam kebijakan di tingkat nasional.
Kalimantan Barat, kata dia, memiliki sejumlah kepentingan strategis yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat, termasuk terkait pembiayaan pembangunan dan percepatan penyediaan infrastruktur.
“DPD RI adalah mitra strategis pemerintah daerah. Kami di Kalbar tentu sangat berkepentingan dengan kinerja DPD RI, terutama dalam memperjuangkan dana perimbangan dan percepatan pembangunan infrastruktur,” katanya.
Menurut Norsan, kondisi geografis Kalbar yang luas dengan keberadaan kawasan perbatasan membuat kebutuhan pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari dukungan kebijakan nasional.
Karena itu, ia berharap komunikasi dan sinergi antara Pemprov Kalbar dengan para senator asal Kalbar terus diperkuat, sehingga berbagai kebutuhan daerah dapat disampaikan dan dikawal dalam forum nasional.
“Kalbar memiliki tantangan geografis yang besar. Kami membutuhkan dukungan DPD RI untuk memastikan kebijakan nasional dapat menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan dan daerah 3T,” tegasnya.
Ia menambahkan, kehadirannya dalam sidang tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga negara dalam memperjuangkan kepentingan pembangunan daerah.
Momentum Memperkuat Sinergi
Sidang Paripurna Luar Biasa ke-4 DPD RI tersebut digelar untuk menyampaikan Laporan Kinerja DPD RI Tahun Sidang 2025–2026 sekaligus memperingati HUT ke-22 lembaga tersebut.
Sidang dipimpin Ketua DPD RI dan dihadiri pimpinan MPR RI, pimpinan DPR RI, para menteri Kabinet, gubernur se-Indonesia, serta anggota DPD RI.
Rangkaian sidang ditutup dengan penyerahan Laporan Kinerja DPD RI Tahun Sidang 2025–2026 secara simbolis kepada perwakilan pemerintah daerah dan lembaga negara.
Bagi Kalimantan Barat, momentum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan para senator dalam mengawal kepentingan daerah di tingkat nasional.
Discussion about this post