PONTIANAK – Ancaman musim kemarau panjang akibat El Nino membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Gubernur Kalbar, Ria Norsan bersama Forkopimda dan perangkat daerah terkait mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago secara hybrid dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (15/9/2026).
Rakor tersebut diikuti sejumlah gubernur, pangdam, kapolda, kajati, serta kepala BPBD dari daerah yang menghadapi ancaman karhutla.
Dalam rapat itu, Norsan memaparkan kondisi terkini karhutla di Kalbar. Ia menyebut titik api masih ditemukan, dengan konsentrasi utama berada di kawasan gambut Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya.
“Titik api dominan masih di lahan gambut Ketapang dan Kubu Raya. Operasi darat, udara, dan modifikasi cuaca terus kami lakukan bersama TNI-Polri, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api (MPA),” kata Norsan.
Menurut Norsan, penanganan dilakukan secara terpadu mulai dari patroli, pemantauan titik api, pemadaman darat hingga pengerahan operasi udara dan modifikasi cuaca.
Namun, persoalan yang dihadapi Kalbar tak hanya soal api. Kemarau turut memicu sejumlah dampak lain yang dirasakan masyarakat.
Salah satunya intrusi air laut yang memengaruhi kualitas air PDAM di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut membuat air yang digunakan masyarakat terasa asin.
Di sisi lain, kualitas udara di Kota Pontianak juga sempat memburuk hingga berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap.
Untuk merespons dampak tersebut, Pemprov Kalbar mengalokasikan anggaran penanganan bencana dan menyalurkan bantuan air bersih serta masker kepada masyarakat.
“Pemprov sudah menggeser Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana. Kami juga dibantu Peserta Didik Sespimti Dikreg 36 sebagai Satgas Edukasi agar masyarakat tidak membuka lahan dengan membakar,” ujarnya.
Norsan menegaskan pencegahan menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman karhutla. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, terutama dalam mencegah pembukaan dan pembersihan lahan dengan cara dibakar.
Sementara itu, Menko Polkam Djamari Chaniago memberikan empat arahan kepada daerah untuk memperkuat penanganan karhutla.
Arahan tersebut meliputi penguatan deteksi dini dan patroli terpadu, percepatan pemadaman agar api tidak meluas, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat.
Arahan tersebut menjadi perhatian daerah mengingat ancaman kemarau panjang berpotensi meningkatkan risiko karhutla.
Pemprov Kalbar selanjutnya akan memperkuat koordinasi bersama pemerintah pusat, TNI-Polri, pemerintah kabupaten/kota, serta unsur terkait lainnya untuk mempercepat respons terhadap titik api.
Upaya tersebut dilakukan agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.
Discussion about this post