PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mengusulkan empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) kepada DPRD Kota Pontianak.
Usulan tersebut mencakup penataan kelembagaan masyarakat, pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan transportasi, serta penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pengajuan empat Ranperda itu merupakan bagian dari upaya memperbarui regulasi daerah agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Empat rancangan peraturan daerah ini kami ajukan dengan harapan pembahasannya dapat berjalan lancar sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Edi dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (16/11/2026).
Salah satu Ranperda yang diajukan berkaitan dengan pencabutan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
Pencabutan kedua peraturan tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan landasan hukum pengaturan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan dengan ketentuan yang berlaku.
Pemkot Pontianak juga mengusulkan perubahan regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah. Penyesuaian diperlukan menyusul terbitnya sejumlah ketentuan baru di tingkat pusat, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.
“Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah,” ujar Edi.
Ranperda lainnya mengatur penyelenggaraan transportasi. Pemerintah kota menilai sistem transportasi Pontianak perlu diatur secara lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang memiliki jaringan sungai.
Selama ini, sungai menjadi salah satu bagian penting dari kehidupan dan aktivitas masyarakat Pontianak. Karena itu, pengembangan transportasi tidak cukup hanya berorientasi pada jalur darat, tetapi juga perlu mengakomodasi transportasi sungai dalam sistem yang terintegrasi.
“Pontianak memiliki sungai sebagai salah satu sarana transportasi penting. Karena itu, diperlukan pengaturan yang mencakup transportasi darat dan sungai secara terintegrasi,” kata Edi.
Pengaturan tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna transportasi.
Adapun Ranperda keempat menyangkut penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas BUMD dalam menjalankan kegiatan usaha dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Edi menjelaskan, penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber permodalan BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Selain memperkuat perusahaan daerah, penyertaan modal diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Penyertaan modal daerah bertujuan meningkatkan pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Edi berharap DPRD Kota Pontianak dapat membahas seluruh Ranperda tersebut sesuai mekanisme legislasi yang berlaku.
Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan nantinya dapat menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
(prokopim)













Discussion about this post