PONTIANAK – Aktivitas ekspor komoditas alumina dari Kalimantan Barat kembali bergulir. Pelepasan ekspor Alumina Hydroxide dan Alumina Oxide melalui Pelabuhan Dwikora Pontianak, Jumat (7/8/2026), menjadi penanda berakhirnya hambatan yang sempat mengganggu arus pengiriman mineral olahan dari daerah tersebut.
Momentum ini tidak hanya memberikan kepastian bagi pelaku industri, tetapi juga menjadi sinyal positif bagi pemulihan aktivitas ekonomi, keberlanjutan investasi, serta ribuan tenaga kerja yang bergantung pada sektor pengolahan mineral.
Cukup Pelepasan ekspor disaksikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dan secara resmi dilepas Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman. Hadir pula jajaran kementerian terkait, PT Pelindo, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalbar, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Dalam keterangannya, Dudung Abdurachman menjelaskan bahwa hambatan ekspor sebelumnya muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan mengenai logam tanah jarang (LTJ).
Setelah dilakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, telah dicapai kesepahaman bahwa larangan ekspor hanya berlaku terhadap logam tanah jarang sebagai komoditas utama, bukan terhadap unsur LTJ yang hanya menjadi mineral ikutan dalam produk pertambangan lainnya.
Kesepahaman tersebut membuka jalan bagi normalisasi aktivitas ekspor. PT Sucofindo kembali dapat menerbitkan laporan surveyor yang sebelumnya tertunda sehingga proses pengapalan dapat dilaksanakan tanpa kendala.
Dudung mengungkapkan, lebih dari 100 kapal ekspor yang sempat tertahan kini mulai kembali beroperasi dengan total muatan hampir 400 ribu ton mineral senilai sekitar 124 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp2,2 triliun.
Selain itu, sekitar 80 ribu ton komoditas lainnya masih dalam proses pengiriman sehingga total volume pasca penyelesaian persoalan ekspor mencapai sekitar 471 ribu ton.
Menurutnya, kelancaran kembali ekspor tidak hanya berdampak pada meningkatnya penerimaan negara, tetapi juga menjaga keberlangsungan operasional industri dan mempertahankan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menilai pulihnya aktivitas ekspor harus menjadi titik awal percepatan pembangunan infrastruktur pendukung agar daya saing ekspor Kalbar semakin kuat.
Ia menyoroti kondisi alur Sungai Kapuas di Muara Kapuas yang mengalami pendangkalan dan dinilai perlu segera ditangani melalui pengerukan agar kapal-kapal ekspor dapat beroperasi lebih lancar.
Selain itu, Krisantus juga mendorong percepatan operasional penuh Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional. Menurutnya, keberadaan pelabuhan tersebut akan menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan ekspor terhadap kondisi alur Sungai Kapuas.
Ia optimistis beroperasinya Pelabuhan Kijing secara maksimal akan memberikan dampak ekonomi yang luas, mulai dari meningkatnya aktivitas industri, bertambahnya investasi, kelancaran distribusi barang, hingga terciptanya lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat Kalimantan Barat.
Krisantus juga meyakini pemerintah pusat akan memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk peningkatan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan kawasan industri dan pelabuhan.
Di sisi lain, ia turut menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan emas. Menurutnya, besarnya potensi emas di Kalimantan Barat perlu didukung regulasi yang mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara, daerah, maupun masyarakat.
Kembalinya aktivitas ekspor alumina menjadi momentum penting bagi Kalimantan Barat. Selain menghidupkan kembali rantai industri pengolahan mineral, kondisi ini juga memperkuat posisi provinsi tersebut sebagai salah satu pusat produksi dan pengolahan bauksit serta alumina di Indonesia.
Di saat yang sama, percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan dan jalur distribusi diharapkan mampu mendorong daya saing ekspor Kalbar ke tingkat yang lebih tinggi.
Discussion about this post