PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperkuat tata kelola industri kelapa sawit melalui peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, optimalisasi kontribusi perusahaan bagi daerah, serta dukungan penuh terhadap kebijakan ekspor satu pintu yang menjadi arahan pemerintah pusat melalui Danantara.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta sektor perkebunan kelapa sawit di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (14/7/2026).
Dalam arahannya, Krisantus menekankan bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat harus memiliki komitmen nyata untuk ikut membangun daerah, bukan semata-mata mengejar keuntungan bisnis. Menurutnya, keberadaan perusahaan harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
“Berinvestasi di Kalimantan Barat berarti juga memiliki tanggung jawab untuk membangun Kalimantan Barat. Perusahaan harus hadir sebagai mitra pembangunan, bukan hanya pelaku usaha,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa seluruh perusahaan, termasuk yang berkantor pusat di luar Kalimantan Barat, wajib menghormati kearifan lokal serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jangan mentang-mentang BUMN atau perusahaan besar, lalu mengabaikan kewajiban. Anda beroperasi di Kalimantan Barat, maka harus mengikuti kearifan lokal dan peraturan yang berlaku di sini,” ujarnya.
Selain kepatuhan terhadap regulasi, Wakil Gubernur turut menyoroti pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
Menurutnya, keberadaan kawasan permukiman yang belum layak di sekitar wilayah operasional perusahaan menjadi indikator bahwa program tanggung jawab sosial belum berjalan secara optimal.
Ia meminta seluruh perusahaan menjalankan program CSR secara lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau masih ada kawasan kumuh di sekitar perusahaan, berarti CSR belum dijalankan dengan baik. Kehadiran perusahaan harus mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat,” katanya.
Krisantus juga menaruh perhatian pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Air Permukaan (PAP). Menurutnya, potensi penerimaan daerah dari sektor tersebut masih dapat ditingkatkan agar sejalan dengan besarnya pemanfaatan sumber daya air oleh perusahaan.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan membentuk tim bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna melakukan evaluasi terhadap penggunaan air permukaan oleh perusahaan, sehingga pembayaran pajak dilakukan secara akurat dan sesuai ketentuan.
“Saya akan membentuk tim untuk mengecek penggunaan air permukaan di perusahaan-perusahaan agar pembayaran pajak sesuai dengan pemakaian sebenarnya. Ini adalah kewajiban pengusaha kepada negara dan daerah yang harus dijalankan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Krisantus juga menegaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi langkah awal untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui Danantara.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut membutuhkan sinergi, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen seluruh perusahaan dalam menjaga kepentingan pembangunan Kalimantan Barat.
Ia memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus melakukan pengawalan melalui koordinasi dan evaluasi secara berkala bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Saya akan mengawal ketat implementasi arahan ini. Pertemuan lanjutan akan dijadwalkan agar seluruh perusahaan hadir dan menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan Kalimantan Barat,” tandasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha swasta dalam mewujudkan tata kelola industri kelapa sawit yang lebih tertib, transparan, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, sektor strategis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang semakin optimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Discussion about this post