PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat keterbukaan informasi publik di era digital. Melalui Bimbingan Teknis Pelayanan Informasi Publik Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Tengkawang Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (13/5/2026).
Pemprov Kalbar mendorong seluruh perangkat daerah agar lebih aktif menyampaikan program dan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan mudah dipahami.
Kegiatan bertema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik yang Cepat, Tepat, dan Sederhana” itu dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson.
Hadir pula narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Kalbar, Badan Kesbangpol Kalbar, jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar, hingga petugas layanan informasi publik dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.
Dalam arahannya, Harisson menegaskan bahwa pelayanan informasi publik merupakan bagian penting dari pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai program pemerintah sehingga informasi harus disampaikan secara profesional tanpa mempersulit masyarakat.
“Pelayanan itu jangan rumit. Kalau masyarakat memang ingin mencari informasi dengan baik, sekarang sebenarnya sudah sangat mudah karena banyak informasi pemerintah tersedia di website maupun media sosial resmi,” ujarnya.
Namun di tengah derasnya arus informasi digital, tantangan keterbukaan informasi publik juga semakin besar. Harisson menilai opini di media sosial sering berkembang lebih cepat dibanding klarifikasi pemerintah. Karena itu, aparatur sipil negara diminta tetap profesional dan sabar menghadapi kritik maupun prasangka publik.
“Kadang ada yang sejak awal sudah punya prasangka buruk. Apa pun yang dijelaskan dianggap tidak transparan. Karena itu kita harus tetap melayani dengan baik dan profesional,” katanya.
Lebih jauh, Harisson meminta seluruh perangkat daerah mengoptimalkan media sosial dan platform digital sebagai sarana publikasi program pemerintah. Menurutnya, publikasi yang baik dapat memperlihatkan manfaat nyata pembangunan kepada masyarakat.
Menariknya, ia mengingatkan agar konten publikasi pemerintah tidak hanya dipenuhi foto pejabat atau seremoni kegiatan. Fokus utama, kata dia, harus menampilkan masyarakat sebagai penerima manfaat program pemerintah.
“Yang harus lebih banyak ditampilkan itu masyarakatnya, nelayannya, petaninya, anak-anak sekolahnya, orang-orang yang benar-benar menerima manfaat program pemerintah,” tegas Harisson.
Ia mencontohkan, ketika Dinas Kelautan melakukan pelayanan kepada nelayan, maka yang ditampilkan sebaiknya adalah aktivitas nelayan dalam memanfaatkan bantuan pemerintah, bukan sekadar dokumentasi pejabat saat menyerahkan bantuan.
“Dari situ masyarakat bisa melihat bahwa program pemerintah benar-benar berjalan dan dirasakan manfaatnya,” tambahnya.
Harisson juga menekankan bahwa keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya kerja seluruh ASN, sejalan dengan nilai dasar ASN berAKHLAK dan orientasi pelayanan publik.
“Keterbukaan informasi publik ini harus menjadi nafas kerja sehari-hari. Apa yang kita kerjakan harus bisa diketahui masyarakat secara terbuka dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, Christianus Lumano, mengatakan kegiatan bimbingan teknis tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di seluruh perangkat daerah.
Menurut Lumano, capaian keterbukaan informasi publik Kalbar menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, Kalbar berhasil menempati peringkat 10 nasional dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tingkat provinsi.
Tak hanya itu, Kalbar juga berada di peringkat 3 nasional untuk Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan nilai 74,23.
“Ini capaian yang sangat baik dan harus terus kita tingkatkan. Mudah-mudahan tahun 2026 bisa lebih baik lagi,” katanya.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Kalbar berharap kualitas pelayanan informasi publik semakin meningkat sehingga masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang cepat, tepat, sederhana, sekaligus ikut mengawasi jalannya pemerintahan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat.
Discussion about this post