PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong agar program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tidak lagi berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dengan program lembaga kesejahteraan sosial (LKS) agar manfaatnya lebih tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat rentan.
Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, saat membuka Seminar Sinergitas dan Kerja Sama dalam Rangka Usaha Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi LKS Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya di BPSDM Provinsi Kalbar, Rabu (3/6/2026).
Menurut Harisson, selama ini banyak program sosial yang dijalankan perusahaan melalui CSR, namun belum seluruhnya terkoneksi dengan kebutuhan riil masyarakat yang sehari-hari didampingi oleh lembaga sosial.
Karena itu, ia menilai LKS memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat penerima manfaat.
“LKS mengetahui langsung kondisi masyarakat di lapangan. Ini menjadi kekuatan besar untuk memastikan bantuan dan program sosial benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan,” ujarnya.
Harisson menegaskan, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam menangani berbagai persoalan sosial yang masih terjadi di Kalimantan Barat. Keterlibatan dunia usaha dan organisasi sosial menjadi faktor penting untuk memperluas jangkauan pelayanan sosial.
Ia mengatakan program yang dijalankan LKS perlu dipetakan dan dikomunikasikan dengan baik kepada pemerintah maupun perusahaan agar peluang dukungan semakin terbuka.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan menghasilkan program pemberdayaan yang lebih terukur dibandingkan bantuan yang bersifat sporadis atau hanya berorientasi pada kegiatan seremonial.
“Program yang baik harus diketahui bersama sehingga dukungan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan dan menghasilkan dampak yang berkelanjutan,” katanya.
Meski angka kemiskinan di Kalbar menunjukkan tren penurunan, Harisson mengingatkan masih banyak kelompok rentan yang membutuhkan perhatian serius. Mereka antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, korban bencana, serta masyarakat miskin yang memerlukan pendampingan berkelanjutan.
Ia berharap forum tersebut menjadi momentum memperkuat jaringan kerja antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga sosial sehingga berbagai sumber daya yang tersedia dapat disatukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jika semua pihak bergerak bersama, maka manfaatnya akan jauh lebih besar dibandingkan bekerja sendiri-sendiri,” tegasnya.
Seminar tersebut dihadiri Kepala BPSDM Kalbar yang juga Ketua Umum BKKKS Provinsi Kalbar Windy Prihastari Harisson, Direktur Pemasaran Bank Kalbar, serta pengurus LKS dari Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.
Acara itu menjadi ruang konsolidasi berbagai lembaga sosial untuk memperkuat kemitraan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kalimantan Barat.
Discussion about this post