PONTIANAK – Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek rekonstruksi landas pacu (runway) Bandara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, resmi rampung.
Polda Kalbar melimpahkan lima tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat untuk menjalani proses penuntutan.
Dalam pelimpahan tahap dua tersebut, penyidik turut menyerahkan aset sitaan senilai Rp338 juta. Sementara kerugian keuangan negara akibat dugaan penyimpangan proyek tahun anggaran 2023 itu mencapai Rp4,6 miliar.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin mengatakan, penyerahan perkara kepada jaksa penuntut umum dilakukan secara bertahap pada 26 Agustus dan 27 Oktober 2026.
“Seluruh berkas, tersangka, serta aset sitaan senilai Rp338 juta telah kami serahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan,” kata Burhanuddin, Kamis (12/11/2026).
Kasus ini bermula dari proyek rekonstruksi di ujung Runway 17 dan Runway 35 serta pengerjaan marka Bandara Rahadi Oesman. Proyek yang berada di bawah Satuan Kerja Bandara Rahadi Oesman tersebut menggunakan anggaran APBN 2023 sebesar Rp7,7 miliar.
Namun, berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), pelaksanaan proyek tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp4,6 miliar.
Penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka yang berasal dari pihak penyedia jasa dan penyelenggara negara. Mereka yakni Direktur CV Bhadrika Abadi berinisial MAG, komanditer perusahaan MAF, serta pemilik manfaat atau beneficial owner berinisial HAP.
Sementara dari pihak penyelenggara negara, tersangka masing-masing berinisial ASD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan AHA yang menjabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Kepala Bandara Rahadi Oesman.
Salah satu tersangka, HAP, sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kalbar sejak Juni 2026. Pelariannya berakhir setelah penyidik menangkapnya di Stasiun Kereta Api Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (19/9/2026).
Setelah ditangkap, HAP dibawa ke Pontianak untuk menjalani proses hukum lebih lanjut hingga akhirnya diserahkan kepada jaksa bersama empat tersangka lainnya.
Atas dugaan perbuatannya, kelima tersangka dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidik juga menerapkan ketentuan dalam KUHP baru, yakni Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf a dan c.
Mereka terancam pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal 20 tahun. Dengan pelimpahan tersebut, perkara selanjutnya memasuki tahap penuntutan di kejaksaan.
















Discussion about this post