PONTIANAK – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persoalan pasokan bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik, serta penegakan hukum menjadi sorotan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalimantan Barat, Jumat (23/10/2026).
Gubernur Kalbar Ria Norsan didampingi Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menemui mahasiswa dan berdialog mengenai sejumlah persoalan tersebut.
Dalam dialog itu, Ria Norsan menyampaikan bahwa berdasarkan data per 22 Oktober 2026, masih terdapat 22 titik api di Kalbar yang terkonsentrasi di Kabupaten Ketapang.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama seluruh pihak terkait terus berupaya memadamkan sisa titik api agar penanganan karhutla dapat segera dituntaskan,” ujarnya.
Karhutla menjadi salah satu persoalan yang dibahas pemerintah provinsi bersama akademisi dan pakar gambut. Ria Norsan menjelaskan, pada 21 Oktober 2026, dirinya memimpin rapat untuk membahas mitigasi serta pemulihan pascakarhutla.
Ia juga menyebut telah berkoordinasi dengan Pertamina dan PLN untuk menindaklanjuti persoalan pasokan BBM dan pemadaman listrik yang dikeluhkan masyarakat.
“Kami terus berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan pasokan BBM dan mendorong perbaikan layanan kelistrikan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” katanya.
Terkait kritik mahasiswa mengenai ketidakhadirannya dalam aksi sebelumnya, Ria Norsan menjelaskan bahwa pada 22 Oktober 2026, dirinya memenuhi undangan ke Jakarta untuk menerima penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 sebagai yang terbaik di Kalimantan.
Selain persoalan karhutla, BBM, dan listrik, mahasiswa juga menyampaikan aspirasi mengenai penegakan hukum, termasuk dugaan tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum yang berkaitan dengan aksi tersebut.
Ria Norsan menegaskan, penanganan persoalan itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan harus dilakukan secara profesional serta adil.
Ia mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan kritik dan aspirasi bagi kemajuan Kalbar. Pemerintah, menurutnya, terbuka terhadap masukan masyarakat dan mendorong penyelesaian persoalan melalui komunikasi serta dialog konstruktif.
Gubernur juga mengajak mahasiswa menyampaikan aspirasi secara damai, santun, dan tertib dengan tetap menjaga ketertiban umum serta fasilitas publik.
Pemerintah Provinsi Kalbar, lanjutnya, berkomitmen terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menindaklanjuti persoalan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
















Discussion about this post