PONTIANAK — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan lagi sekadar persoalan lingkungan. Ketika asap mengganggu kesehatan, transportasi, aktivitas ekonomi hingga layanan publik, dampaknya dapat berkembang menjadi persoalan ketahanan wilayah.
Perspektif itulah yang menjadi perhatian Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan ke-66 saat melaksanakan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (1/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, para perwira siswa mempelajari penanganan karhutla dalam kaitannya dengan ketahanan wilayah, mobilisasi sumber daya nasional, serta pertahanan negara.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, posisi Pontianak sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pelayanan publik, dan transportasi membuat kota harus memiliki sistem ketahanan yang mampu menghadapi berbagai bentuk gangguan.
“Ketahanan kota bukan hanya soal kesiapan menghadapi bencana, tetapi bagaimana seluruh layanan dasar tetap berjalan, masyarakat terlindungi, dan pemerintah mampu merespons cepat setiap potensi gangguan,” ujar Edi.
Menurut Edi, ancaman nonmiliter yang dihadapi daerah kini semakin kompleks. Karhutla dan kabut asap hanya salah satunya. Ada pula banjir dan rob, gangguan terhadap objek vital, keamanan siber, disinformasi, gangguan rantai pasok logistik, serta terganggunya layanan dasar seperti air bersih, kesehatan, pendidikan, listrik, dan komunikasi.
Karhutla menjadi salah satu ancaman yang memiliki efek berantai. Ketika asap menyelimuti wilayah, persoalan tidak berhenti pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Aktivitas sekolah, penerbangan dan transportasi, perdagangan, pelayanan pemerintahan hingga distribusi logistik juga dapat ikut terdampak.
“Karhutla dan kabut asap ini dampaknya multisektor. Karena itu, responsnya juga harus lintas sektor, tidak bisa hanya mengandalkan satu perangkat daerah,” katanya.
Di tingkat kota, Pemkot Pontianak menyiapkan penanganan mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, respons cepat hingga pemulihan. Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui patroli wilayah rawan, edukasi masyarakat, pemasangan spanduk larangan membakar lahan, pemadaman titik api, penyediaan layanan kesehatan, serta evaluasi setelah kejadian.
Bagi Edi, kesiapan tidak cukup hanya diukur dari seberapa cepat pemerintah memadamkan api. Yang tak kalah penting adalah memastikan seluruh unsur memahami perannya ketika ancaman muncul.
“Prinsipnya siap, responsif, dan pulih. Ketika ada ancaman, sistem kita harus sudah tahu siapa berbuat apa, sumber daya apa yang digerakkan, dan bagaimana masyarakat dilindungi,” ujarnya.
Sementara itu, Perwira Pendamping Dikreg Seskoal 2026, Kolonel Laut Mardiyanto, mengatakan KKDN menjadi bagian dari pembelajaran strategis bagi para perwira siswa. Pontianak dipilih sebagai salah satu lokasi untuk melihat secara langsung bagaimana pemerintah daerah menghadapi ancaman nonmiliter yang memiliki dampak lintas sektor.
Sebanyak 112 perwira siswa mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari 100 perwira menengah TNI Angkatan Laut, empat perwira menengah TNI Angkatan Darat, empat perwira menengah TNI Angkatan Udara, dan empat perwira dari Polri.
“Tahun ini, peserta terdiri dari unsur darat, laut, udara, dan Polri,” kata Mardiyanto.
Ia menegaskan, karhutla perlu dipahami dalam perspektif strategis. Ancaman tersebut dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, transportasi, logistik, infrastruktur hingga kesiapan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pertahanan negara.
“Karhutla harus dilihat sebagai persoalan strategis. Tidak berhenti hanya pada pemadaman, tetapi juga pencegahan, deteksi dini, respons, pemulihan, perlindungan infrastruktur kritis, dan kesinambungan hubungan pertahanan,” ujarnya.
Melalui KKDN tersebut, Mardiyanto berharap para perwira siswa dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara ketahanan wilayah dan penanganan ancaman nonmiliter di daerah.
Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci. Sebab, menghadapi karhutla tidak cukup hanya dengan kekuatan pemadam kebakaran, tetapi membutuhkan kesiapan sistem dan koordinasi seluruh sumber daya yang dimiliki daerah.
Discussion about this post