JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi meluncurkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSBLP)/Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai langkah strategis memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Peluncuran forum tersebut berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis malam (9/7/2026), dan dihadiri jajaran direksi perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat, para bupati dan wali kota se-Kalbar, serta sejumlah pejabat pemerintah pusat.
Peresmian Forum TSBLP/CSR ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan, disaksikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni.
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa Forum TSBLP menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan kontribusi sektor swasta dalam mempercepat pembangunan daerah, terutama di tengah keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah.
“Kita ingin memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha agar pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan. TSBLP atau CSR harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Pertumbuhan Positif, Fiskal Masih Terbatas
Ria Norsan memaparkan, berbagai indikator pembangunan Kalimantan Barat menunjukkan tren yang semakin baik. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,39 persen pada 2025 menjadi 6,14 persen pada 2026.
Infrastruktur jalan provinsi juga terus membaik dengan tingkat kemantapan mencapai 65,06 persen, naik dari sekitar 60 persen pada awal masa kepemimpinannya.
Selain itu, cakupan layanan air minum kini telah mencapai 84,30 persen, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 6,16 persen.
Namun demikian, ia mengakui kemampuan fiskal daerah masih menghadapi tantangan. Rasio kemandirian keuangan daerah tercatat 0,51 dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 0,97, sehingga keterlibatan dunia usaha melalui program CSR dinilai semakin penting.
“Karena itu kami akan menyusun daftar program prioritas TSBLP Tahun Anggaran 2027 yang diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan daerah,” katanya.
Program prioritas tersebut akan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pertambangan, perkebunan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemerintahan desa, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
CSR Harus Berdampak Langsung
Menurut Ria Norsan, pelaksanaan CSR tidak lagi cukup sebatas kegiatan sosial yang bersifat seremonial. Program perusahaan harus diarahkan untuk memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Ia mendorong perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor sumber daya alam, mengalokasikan CSR untuk pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, fasilitas publik, pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penguatan kapasitas pemerintahan desa.
Selain itu, Gubernur juga mengajak perusahaan berkontribusi dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan daerah dengan mendorong para karyawan membuka rekening di Bank Kalbar.
Ria Norsan turut mengapresiasi sejumlah perusahaan di Kabupaten Ketapang yang telah menjalankan program pendidikan jarak jauh bagi para pekerja sebagai upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurutnya, praktik tersebut layak menjadi contoh bagi perusahaan lain.
Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan administrasi perusahaan, termasuk penggunaan kendaraan berpelat Kalimantan Barat dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Perusahaan Diminta Peduli Lingkungan Sekitar
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa pelaksanaan TSBLP harus berlandaskan semangat Pancasila dan amanat Pasal 33 UUD 1945, sehingga pemanfaatan sumber daya alam benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Menurutnya, perusahaan tidak cukup hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional.
“Kami masih menemukan kawasan kumuh yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Perusahaan harus ikut membangun lingkungan sekitar agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran investasi,” tegasnya.
Krisantus secara khusus menyoroti sejumlah perusahaan di Ketapang, Sambas, dan Kapuas Hulu yang dinilai belum optimal menjalankan program CSR.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang tidak menunjukkan komitmen terhadap pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
Selain meningkatkan PAD, dunia usaha juga diharapkan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi yang berpihak kepada masyarakat lokal, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat.
Kemendagri Apresiasi Inisiatif Pemprov Kalbar
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni memberikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membangun sinergi program TSBLP dengan agenda pembangunan daerah.
Menurutnya, keterlibatan sektor swasta menjadi instrumen penting untuk memperluas cakupan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat dibiayai melalui APBD.
“Sinkronisasi program CSR dengan prioritas pembangunan daerah akan memberikan nilai tambah yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mendorong seluruh perusahaan menyusun program CSR yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah agar setiap kontribusi dunia usaha dapat lebih terukur, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi percepatan pembangunan Kalimantan Barat.
Peluncuran Forum TSBLP/CSR ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan Kalimantan Barat yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Discussion about this post