PONTIANAK – Krisantus Kurniawan menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) dan pembenahan regulasi pengelolaan sumber daya alam dalam menghadapi tantangan globalisasi.
Hal itu disampaikannya saat membuka Seminar Nasional Pekan Gawai Dayak (PGD) ke-40 bertema “Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Arus Globalisasi”di Rumah Radakng, Selasa (19/5/2026).
Seminar nasional tersebut turut dihadiri Fauzan, jajaran deputi kementerian, tokoh adat, akademisi, budayawan, mahasiswa hingga generasi muda Dayak.
Dalam sambutannya, Krisantus menyebut Rumah Radakng sebagai simbol kebanggaan masyarakat Dayak sekaligus pusat pelestarian budaya di Kalimantan Barat.
“Inilah tempat kami berkumpul, melestarikan budaya, dan menjaga eksistensi Dayak di Republik Indonesia,” ujarnya.
Ia berharap kehadiran pemerintah pusat dapat memperkuat arah pengembangan pendidikan tinggi di Kalbar, terutama karena posisi strategis daerah sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara.
Menyoroti tema seminar, Krisantus menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat adat tidak hanya sebatas pelestarian budaya, tetapi juga kemampuan untuk berdaya saing dan berkontribusi dalam pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Kalau kita tidak memiliki daya, maka kita akan diperdaya,” tegasnya.
Menurutnya, tantangan terbesar masyarakat Dayak saat ini adalah derasnya arus informasi global yang dapat memengaruhi pola pikir generasi muda. Karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi faktor utama agar masyarakat adat mampu bersaing di era modern.
“Senjata utama di era globalisasi ini bukan mandau, tetapi isi otak dan kompetensi,” katanya disambut tepuk tangan peserta seminar.
Selain membahas pendidikan dan penguatan SDM, Wagub Kalbar juga menyoroti persoalan pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Barat yang dinilainya masih menyisakan banyak persoalan.
Ia mengungkapkan, salah satu persoalan serius ialah maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diperkirakan mencapai sekitar 60 ribu hektare.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi dilema karena di satu sisi menjadi sumber penghidupan masyarakat, namun di sisi lain memicu kerusakan lingkungan dan membuka ruang praktik mafia tambang akibat belum adanya regulasi yang jelas.
“Ini menjadi persoalan besar yang perlu dicarikan solusi bersama antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.
Krisantus juga menyoroti belum optimalnya penerimaan dana bagi hasil (DBH) sawit dan tambang bagi Kalbar. Ia menyebut banyak aktivitas ekspor komoditas masih dilakukan melalui pelabuhan di luar daerah sehingga berdampak pada penerimaan daerah.
Meski demikian, ia menyampaikan optimisme dengan mulai beroperasinya penuh Pelabuhan Internasional Kijing tahun ini. Sementara itu, Pelabuhan Dwikora nantinya akan difokuskan untuk pelayanan penumpang.
Tak hanya itu, Wagub juga meminta dukungan pemerintah pusat terkait percepatan pengerukan alur Sungai Kapuas yang mengalami pendangkalan dan dinilai sangat vital bagi distribusi logistik, BBM hingga oksigen menuju wilayah hulu Kalbar.
Menutup sambutannya, Krisantus mengajak
generasi muda Dayak untuk menjaga persatuan serta menjadi pelopor pembangunan di daerah sendiri.
“Sebagai mayoritas di Kalimantan Barat, masyarakat Dayak harus menjadi perekat dan penyejuk bagi seluruh suku dan agama demi kemajuan bersama,” pesannya.
Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Wakil Gubernur Kalbar secara resmi membuka Seminar Nasional Pekan Gawai Dayak ke-40.
Discussion about this post