PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, turun langsung menemui puluhan mahasiswa yang menggelar aksi di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (27/4/2026), terkait tuntutan penyelesaian konflik di Air Upas, Kabupaten Ketapang.
Massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) meminta pemerintah daerah menghadirkan solusi serta keadilan bagi masyarakat terdampak konflik.
Dalam dialog dengan mahasiswa, Norsan menjelaskan bahwa persoalan di Air Upas berakar dari konflik sosial di tengah masyarakat, yang dipicu oleh persaingan usaha dan kecemburuan sosial.
“Masalah Air Upas ini yang pertama adalah keributan di masyarakat. Ada persoalan persaingan usaha dan juga kecemburuan sosial,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah provinsi terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang guna mencari penyelesaian yang tepat.
“Saya tidak diam. Saya sudah lama mengikuti persoalan ini dan terus berkomunikasi dengan Bupati Ketapang,” tambahnya.
Norsan juga mengungkapkan bahwa peristiwa pembakaran yang terjadi sebelumnya menyasar gudang penampungan buah sawit ilegal, bukan rumah warga. Ia menyebut kejadian tersebut berdampak pada menurunnya kasus pencurian sawit di wilayah tersebut.
“Yang pertama kali dibakar itu gudang tempat penampung sawit curian. Setelah itu, pencurian sawit menurun,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penanganan konflik harus dilakukan secara hati-hati karena melibatkan masyarakat setempat dan berpotensi memicu konflik horizontal.
“Kami harus berhati-hati karena ini bisa mengarah pada adu domba. Yang terlibat ini masyarakat kita sendiri, sehingga penyelesaiannya harus bijak,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjutnya, berkomitmen mengawal penyelesaian konflik secara terukur dengan mengedepankan stabilitas keamanan serta menjaga kondusivitas di wilayah terdampak.
Discussion about this post