PONTIANAK – Penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan uang retribusi pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Barat mengungkap kerugian negara sebesar Rp448 juta.
Polda Kalbar telah merampungkan penyidikan perkara tersebut dan menetapkan satu orang tersangka berinisial SO, yang menjabat Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Disnakertrans Kalbar pada 2025.
Berkas perkara kini telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penyidik menjadwalkan penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada kejaksaan pada Selasa (17/11/2026).
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin mengatakan, kepastian kelengkapan berkas tersebut tertuang dalam surat Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor B-8907/O.1.10/Ft.1/10/2026 tertanggal 26 Oktober 2026.
Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Provinsi Kalbar, penyimpangan pengelolaan retribusi tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp448.082.652.
“Kerugian keuangan negara sebesar Rp448.082.652. Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar telah menjadwalkan pelaksanaan tahap dua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum pada Selasa, 17 November 2026 mendatang,” kata Burhanuddin, Kamis (12/11/2026).
Dalam penanganan perkara ini, penyidik juga menyita sejumlah aset yang ditaksir bernilai Rp150 juta. Penyitaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara atau asset recovery.
Atas dugaan perbuatannya, SO dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana. Yakni Pasal 603 dan/atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf a KUHP, serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tersangka terancam pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal 20 tahun berdasarkan ketentuan KUHP baru. Sementara Pasal 8 UU Tipikor mengatur ancaman pidana penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun.
Burhanuddin menegaskan, penuntasan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Kalbar dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara sekaligus mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.
“Ini adalah bentuk komitmen tegas Polda Kalbar dalam mengawal tata kelola keuangan negara yang bersih serta memaksimalkan pemulihan aset kerugian negara,” pungkasnya.
















Discussion about this post